Portal berita abal-abal Asia Sentinel memfitnah SBY. Difitnahnya SBY cuci duit sampai Rp 177 T. Dari mana sumber datanya? Tidak jelas. Adakah polisi, kejaksaan atau KPK yang diwawancarai Asia Sentinel? Tidak ada!
Semuanya berlangsung bak sihir: Abrakadabong! Macam jatuh dari langit.
Kalau mau tahu bagaimana pandangan dunia internasional atas kegigihan SBY memimpin gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia, saya punya referensi yang lebih kredibel.
Masa SBY, Era KPK dan MK Benderang
Kesimpulan ini termaktub dalam paper The rule of law and anti-corruption reforms under Yudhoyono: the rise of the KPK and the Constitutional Court. Penulisnya Simon Butt dari University of Sydney, Sydney. Jurnal ini masuk ke pustaka Cambridge Univesity Press, artinya ini bukan paper abal-abal.
Tertera di sana, SBY terpilih sebagai presiden Indonesia pada masa yang sangat penting untuk penegakan hukum dan reformasi gerakan anti-korupsi di Indonesia. Dan selama masa kepresidenan SBY, Mahkamah Konstitusi dan KPK menjadi institusi yang independen, serta secara aktif dan professional menjalankan fungsi mereka, yang sangat penting bagi reformasi pasca-Suharto.
Ini ada di Fighting Corruption yang ditulis Robert Klitgaard, Profesor Claremont Graduate University, California, Amerika Serikat. Dipublikasikan oleh CESifo Group Munich, lembaga riset yang berbasis di Jerman.
Paper ini mencatat di era pemerintahan SBY, kinerja KPK dapat apresiasi international. Karena KPK berhasil menuntut sejumlah pegawai negeri, bahkan pejabat tinggi, serta pengusaha yang memberi suap kepada penyelenggara Negara. Sehingga tingkat korupsi di Indonesia menurun.
Pemberantasan Korupsi Pilar Pemerintahan SBY
Kita bisa baca ini di Unraveling Corruption in Indonesia. Penulisnya Endy Bayuni di foreignpolicy.com, yang berbasis di Washinton DC, Amerika Serikat. Portal ini saudaranya Foreign Policy, sebuah majalah Amerika Serikat dua bulanan yang didirikan tahun 1970 oleh Samuel P. Huntington dan Warren Demian. Jadi, ini bukan media abal-abal.
Dalam laporan itu tegas-tegas disebut SBY menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar pemerintahannya. Terus sebagian besar kemajuan yang telah dilakukan Indonesia dalam memerangi korupsi terjadi pada era pemerintahan SBY.
Kesimpulan ini kita dapat dari Challenges in Eradicating Corruption in the Indonesian Presidential System, Dari CIGI Paper No, 119. Â Lembaga riset yang berbasis di Kanada. Paper ini memuat upaya DPR buat melemahkan KPK pada tahun 2010-2012. Targetnya revisi UU KPK. Disebutkan karena SBY menolak dan resistensi masyarakat, akhirnya rencana ini gagal.
Dalam OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2010, tegas tergambar pemberantasan korupsi mendapat prioritas utama di era pemerintahan SBY. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009, prioritas pemberantasan korupsi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, hingga perumusan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025.
Akibat kegigihan SBY ini, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan apresiasi yang besar. OECD menyebut pemberantasan korupsi mendapat prioritas utama di era pemerintahan SBY, yang sebelumnya kurang tampak di periodesasi pemerintahan sebelumnya.
OECD sendiri merupakan organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
SBY Perintahkan Tindak Tegas Korupsi PajakÂ
Financial Times menurunkan laporan berjudul Indonesia leader orders corruption probes. Isinya adalah apresiasi buat SBY yang sudah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki lusinan perusahaan yang diduga menyuap pejabat direktorat pajak. Ini upaya tegas SBY untuk menyikat korupsi pajak dan perusahaan-perusahaan yang coba mengemplang pajak.
Saya yakin masih banyak lagi laporan-laporan macam ini. Laporan-laporan dari lembaga riset maupun media di luar negeri yang mengapresiasi kinerja SBY dalam pemberantasan korupsi. Tidak kayak Asia Sentinel yang abal-abal itu.
