Dalam laporan itu tegas-tegas disebut SBY menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu pilar pemerintahannya. Terus sebagian besar kemajuan yang telah dilakukan Indonesia dalam memerangi korupsi terjadi pada era pemerintahan SBY.
Kesimpulan ini kita dapat dari Challenges in Eradicating Corruption in the Indonesian Presidential System, Dari CIGI Paper No, 119. Â Lembaga riset yang berbasis di Kanada. Paper ini memuat upaya DPR buat melemahkan KPK pada tahun 2010-2012. Targetnya revisi UU KPK. Disebutkan karena SBY menolak dan resistensi masyarakat, akhirnya rencana ini gagal.
Dalam OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2010, tegas tergambar pemberantasan korupsi mendapat prioritas utama di era pemerintahan SBY. Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 2004-2009, prioritas pemberantasan korupsi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, hingga perumusan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2010-2025.
Akibat kegigihan SBY ini, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan apresiasi yang besar. OECD menyebut pemberantasan korupsi mendapat prioritas utama di era pemerintahan SBY, yang sebelumnya kurang tampak di periodesasi pemerintahan sebelumnya.
OECD sendiri merupakan organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas.
SBY Perintahkan Tindak Tegas Korupsi PajakÂ
Financial Times menurunkan laporan berjudul Indonesia leader orders corruption probes. Isinya adalah apresiasi buat SBY yang sudah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki lusinan perusahaan yang diduga menyuap pejabat direktorat pajak. Ini upaya tegas SBY untuk menyikat korupsi pajak dan perusahaan-perusahaan yang coba mengemplang pajak.
Saya yakin masih banyak lagi laporan-laporan macam ini. Laporan-laporan dari lembaga riset maupun media di luar negeri yang mengapresiasi kinerja SBY dalam pemberantasan korupsi. Tidak kayak Asia Sentinel yang abal-abal itu.
