Benarkah Puan Maharani Kecipratan Duit E-KTP?

Pola yang sama juga kuat diduga terjadi di tubuh Partai Demokrat. Anas Urbaningrum mula-mula adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR pada awal DPR periodesasi 2009-2014. Saat Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, kendali pada Fraksi Partai Demokrat beralih kepada Jafar Hafsah.

Terkait "jatah partai" pun agaknya tidak "kemana-mana" karena Bendahara Umum Partai Demokrat kala itu adalah M. Nazaruddin---yang saat itu masih menjadi orang lingkar dalam Anas Urbaningrum.

Herannya, KPK tidak menggunakan pola ini terhadap PDIP. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani hingga saat ini belum diperiksa KPK. Padahal, Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR mengaku kerap menyampaikan perkembangan pembahasan proyek e-KTP kepada Ketua Fraksi PDIP---yang saat itu disandang oleh Puan Maharani. [3]

Perlu dipahami bahwa posisi Puan Maharani sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR bertahan hingga periodesasi itu berakhir. Jadi, saat Arief Wibowo menggantikan Ganjar Pranowo sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, Puan tetap berstatus Ketua Fraksi PDIP.

Sehingga, kuat diduga, dari A sampai Z tindakan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang terkait proyek e-KTP berada dalam kendali atau minimal sepengetahuan Puan Maharani. Bagaimanapun proses penganggaran APBN di DPR, termasuk penganggaran proyek e-KTP, pasti dikuliti di tingkat masing-masing fraksi.

Ada pula Olly Dondokambey, Bendahara Umum PDIP saat itu merangkap Wakil Ketua Badan Anggaran DPR. Dan KPK sudah memeriksa Olly terkait keterlibatannya dalam kasus mega korupsi e-KTP. Benar-salahnya kita berharap akan segera terkuak.

Lantas, mengapa sampai sekarang Puan Maharani belum diperiksa KPK? Padahal dua mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat --Anas Urbaningrum dan Jafar Hafsah---serta mantan ketua Fraksi Partai Golkar Setnov sudah diperiksa KPK. Ketiga orang ini, bahkan seluruh nama yang saya sebut di tulisan ini, sudah diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP. Satu-satunya yang belum tersentuh oleh KPK adalah Puan Maharani.

Ini memicu tanda-tanya besar. Ada apa? Rumor yang beredar: gara-gara Puan Maharani adalah puteri Megawati, Ketua Umum PDIP---partai yang sedang berkuasa? Rumor ini terang mengekpresikan kepesimisan masyarakat akan rasa keadilan: gara-gara sosok besar di belakang pihak terkait, cakar KPK mendadak tumpul.

KPK telah berjanji akan mengusut tuntas fakta persidangan ini. Semoga kebenaran bisa segera terungkap.