[caption id="attachment_395928" align="aligncenter" width="576" caption="Photo by Hadi - Demonstrasi di Yangon, Hari Minggu Kemarin."][/caption]
Hari ini kami, masyarakat Indonesia, mendapat surat edaran dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon yang menghimbau agar masyarakat Indonesia yang bermukim di Yangon dan sekitarnya untuk sementara membatasi ruang geraknya di luar rumah atau kantor. Himbauan itu didasari atas informasi yang beredar bahwa dalam beberapa hari ke depan akan ada demonstrasi besar-besaran di Kota Yangon yang dilakukan oleh pemuda pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah. Informasi yang aku himpun dari beberapa pemberitaan bahwa saat ini beberapa pelajar dan mahasiswa sedang melakukan long march baik dari Mandalay, Mawlamyine, Pathein serta beberapa kota lainnya menuju ke Kota Yangon.
[caption id="attachment_350177" align="aligncenter" width="576" caption="Photo by Hadi - Demonstrasi di Yangon, Hari Minggu Kemarin"]
Berita itu bukan hisapan jempol belaka karena kemarin saat aku sedang melakukan photo hunting di daerah downtown tepatnya seputaran Sule Pagoda, aku menyaksikan sendiri ratusan pelajar dan mahasiswa sedang melakukan demonstrasi dengan berorasi menggunakan pengeras suara sambil berdiri di atas mobil pick up. Demonstrasi yang dihadiri oleh ratusan demonstran itu cukup menarik perhatian masyarakat serta beberapa turis yang sedang berjalan-jalan di seputaran Sule Pagoda. Demonstrasi dilakukan persis di depan City Hall yang merupakan pusat Kota Yangon.
Ada beberapa hal yang tak aku mengerti karena mereka berorasi dalam bahasa Burma begitu juga dengan beberapa spanduk yang terbentang ditulis dalam bahasa yang aku sebut ‘tulisan cacing’ atau tulisan Burma. Aku sempat mengobrol dengan beberapa orang yang ada di sekitar lokasi dan mereka menjelaskan dengan bahasa Inggris yang sangat terbatas bahwa saat ini para mahasiswa sedang menuntut kepada pemerintah agar lebih memperhatikan masalah pendidikan. Di samping meminta anggaran pendidikan dinaikkan hingga 20% dari total anggaran negara, para mahasiswa juga meminta agar pemerintah memberikan kebebasan atau independensi kepada sekolah atau universitas agar bisa mengatur diri mereka sendiri, tidak semuanya dikontrol oleh pemerintah. Salah satunya adalah mengizinkan pembentukan organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi pengajar yang saat ini dinyatakan terlarang oleh pemerintah Myanmar. Mereka juga meminta agar pemerintah mengubah sistem pendidikan dengan mengembangkan pola belajar yang lebih independen dalam pola pikir bagi para pelajar dan mahasiswa. Juga mereka meminta adanya pemerataan pendidikan bagi rakyat tidak mampu serta para penyandang cacat.
Dari berita yang aku baca dari beberapa media online menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar menengarai adanya pihak-pihak yang menginginkan distabilitas politik dan kehidupan sosial dengan adanya demonstrasi itu mengingat tahun ini adalah tahun yang sangat krusial bagi rakyat Myanmar. Di tahun 2015 ini akan dilangsungkan pemilihan anggota parlemen serta pemilihan presiden yang rencananya akan dilakukan sebelum akhir tahun. Berbagai dinamika politik tentunya akan mewarnai negeri ini di bulan-bulan mendatang. Salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh sebagian rakyat Myanmar dan sedang diperjungkan oleh National League for Democracy (NLD) agar pemerintah bersedia melakukan amandemen undang-undang agar sang tokoh demokrasi yang juga merupakan ketua partai NLD, Aung San Suu Kyi bisa lolos masuk dalam bursa calon presiden.
Salah satu ayat yang sedang diperjuangkan untuk diamandemen dalam undang-undang Myanmar menyebutkan bahwa calon presiden tak boleh memiliki anggota keluarga yang saat ini sedang menjadi warga negara lain sementara seperti yang kita ketahui bahwa 2 orang anak lelaki Aung San Suu Kyi, Alexander dan Kim saat ini memiliki kewarganegaraan Inggris dari hasil perkawinan Suu Kyi dengan Michael Vaillancourt Aris, salah seorang staff pengajar di St.Anthony’s College Oxford, yang meninggal dunia pada tanggal 27 March 1999.
Sudah bisa ditebak bahwa undang-undang itu memang dibuat untuk menjegal Aung San Suu Kyi dari bursa calon presiden yang diketahui bahwa partai National League for Democracy  pernah memenangkan pemilihan umum di Myanmar pada tahun 1990 namun hasil itu dianulir oleh kaum militer yang mulai memberlakukan pemerintahan junta militer. Bahkan pada tahun 2010, NLD sempat dinyatakan sebagai partai ilegal atau terlarang, namun setahun kemudian tepatnya di tanggal 13 December 2011, NLD kembali dinyatakan legal dan bisa mengikuti pemilihan umum. Tak heran jika tahun 2015 ini adalah tahun yang sangat penting bagi Negeri Golden Land ini dalam bidang perpolitikan. Akankah riak-riak gelombang demonstrasi akan terus mewarnai negeri ini sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden yang dijadwalkan akan dilangsungkan akhir September Mendatang? Kita lihat saja nanti.
[caption id="attachment_350178" align="aligncenter" width="576" caption="Photo by Hadi - Demonstrasi di Yangon, Hari Minggu Kemarin"]
