Uang modal hasil penjualan obligasi oleh rakyat Amerika dan Jepang itulah yang dijadikan modal APBN nya Amerika dan Jepang, sehingga pemerintah tidak khawatir jika suatu saat terjadi kondisi keuangan Negara agak seret saat jatuh tempo pembayaran hutang pada rakyatnya maka bisa dinegoisasikan ulang karena rakyat pasti percaya Negara tidak akan bangkrut, karena jika rakyat bangkrut maka rakyat juga yang akan menderita. Selain itu rakyat juga akan sulit mengintervensi kebijakan ekonomi Negara tapi harus melalui perwakilan di parlemen yang sarat kepentingan politis.
Hal ini berbeda dengan kondisi utang Pemerintah Republik Indonesia yang sebagian besar berupa utang luar negeri dalam bentuk dollar kepada lembaga donor sehingga jika pada saat jatuh tempo pembayaran hutang pemerintah mengalami kesulitan, maka kebijakan ekonomi dan aset Negara gampang diintervensi dan diambil alih Negara donor. Berbeda kasus jika Pemerintah Republik Indonesia menggantungkan hutang dari menjual saham atau obligasi Negara kepada investor rakyat Indonesia sendiri di dalam negeri.
Pendapatan untuk membayar utang Negara tentunya juga didapat dari sumber penerimaan Negara sebagai berikut :
- Pajak biasanya dari Pajak Minyak dan Gas (Migas) Â dan Pajak Non Migas
- Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP (Setoran Negara dalam bentuk pelayanan seperti Setoran Masuk Perguruan Tinggi Negeri , Restribusi Pengadilan dan Pelayanan Kesehatan di rumah sakit negeri dan jasa --jasa terkait pelayanan Kementerian/Lembaga )
- Deviden dari Keuntungan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
- Hasil Lelang penjualan Barang Milik Negara
- Penjualan barang Sitaaan barang rampasan atas perintah pengadilan atau rampasan perang
- Jual Materai dan Bea dan Cukai barang ekspor impor
- Pendapatan dari penjualan atau sewa aset Negara yang telah berkekuatan hukum
- Penjualan Obligasi atau Ritel Negara
- Hibah atau bantuan dari Negara atau lembaga donor.
Tentunya sebagian penerimaan negara ini akan digunakan sebahagiaannya untuk membayar cicilan hutang terlebih dahulu baru sisanya digunakan untuk belanja negara dalam bentuk Belanja Gaji Pegawai Negeri, Belanja Barang Operasional Kementerian Lembaga, Belanja Modal Pembangunan dan Belanja Bantuan Sosial.
Kembali soal pemberian hutang, kadang pemegang kebijakan ekonomi bangga jika memperoleh pinjaman dalam jumlah yang besar dan hal ini wajar, karena mengenai kredit sebenarnya berasal dari kata kredite atau kepercayaan. Artinya orang yang diberi kredit atau pinjaman berarti orang yang dipercaya.
Rasionalnya Bank dan lembaga Keuangan tidak akan memberi pinjaman kepada kredit kepada orang atau lembaga yang tidak jelas. Pemberi kredit tentu sebelumnya akan mempertimbangkan track record debitur sebagai peminjam, jaminan dan kemampuan membayar cicilan hutang di masa depan.
Artinya sebenarnya di dunia ini Lembaga Bank dan Keuangan hanya akan memberi pinjaman kepada orang yang dianggap mampu serta dipercaya serta kredibel , orang miskin tak punya jaminan tentu akan susah memperoleh pinjaman, apalagi jika jumlahnya besar karena peminjam akan menghitung besar kecilnya keuntungan dan lamanya pengembalian pinjaman. Artinya Negara dianggap kredibel dipercaya dan punya jaminan banyak untuk bayar utang oleh lembaga-lembaga donor.
Walaupun sebenarnya tidak sehat juga kalau terlalu banyak berhutang karena akan  menggerogoti masa depan penghasilan yang akan digerus untuk membayar cicilan hutang. Idealnya hutang boleh boleh saja akan tetapi sebisanya porsinya kecil dari pendapatan bersih dan tidak mengganggu pendapatan atau kebutuhan di masa depan.
