PDB dapat dihitung dengan memakai dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Rumus umum untuk PDB dengan pendekatan pengeluaran adalah:
PDB = konsumsi + investasi + pengeluaran pemerintah + (ekspor - impor)
Di mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, investasi oleh sektor usaha, pengeluaran pemerintah oleh pemerintah, dan ekspor dan impor melibatkan sektor luar negeri.
Sementara pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi
PDB = sewa + upah + bunga + laba
Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha.
Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran dan pendapatan harus menghasilkan angka yang sama. Namun karena dalam praktik menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran.
Jika melihat rasio hutang Pemerintah Indonesia terhadap lembaga kreditor masih dibawah 30 persen dari pendapatan Negara ( Cicilan Hutang Pemerintah RI sudah 27,5 persen dari rasio pendapatan) masih lebih kecil daripada hutang Pemerintah Jepang yang sudah mencapai 250 persen dan Pemerintah Amerika Serikat yang mencapai 108 persen dari rasio pendapatan. Tapi kondisi kedua Negara tersebut sangat berbeda dengan Indonesia.
Utang pemerintah Jepang dan Amerika Serikat itu adalah bersifat hutang domestik atau hutang dalam negeri kepada rakyatnya. Jadi Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan obligasi atau saham kepada rakyatnya untuk dipinjam sebagai penyertaan modal Negara artinya hutangnya kepada rakyat di dalam negeri.
Kondisinya berbeda dengan Pemerintah Indonesia yang sebagian besar berhutang dengan lembaga donor seperti Bank Dunia, International Moneter Fund (IMF), Asian Development Bank dan sebagainya. Walaupun ada juga utang pemerintah lewat pinjaman obligasi republik Indonesia (ORI) ke rakyat tapi proporsinya lebih kecil.
Sederhananya Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang mengeluarkan surat hutang yang nilainya ribuan trilyun untuk dibeli oleh rakyat dengan jaminan investasi pengembalian uang modal dalam jangka tertentu (biasanya jangka waktu diatas 5 tahun) Â yang nilainya diatas suku bunga rata-rata perbulan.
