Mohon tunggu...
Rahma Rahakbauw
Rahma Rahakbauw Mohon Tunggu... Mahasiswa - mahasiswa

saya mahasiswa S1 prodi sosiologi di Universitas Muhammadiayah Sorong

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Review Buku Korupsi Globalisasi dan Globalisasi Kampanye

1 Juli 2024   15:49 Diperbarui: 2 Juli 2024   19:19 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Seperti dalam kisah lain,apa yang terlibat adalah campuran para doks,ironi,ambiguitas, keyakinan,kesansian,keputusasaan,harapan.Sejara adalah kisah yang gelisah

5.6  Globalisasi Kampange Melawan Korupsi

kemunculan TI di tahun 1993 dan perubahan sikap wip terhadap masalah korupsi sejak dasawara 1990-an bisa dikatakan menjadi perhatian terhadap korupsi pada globalisasi 

komitmen Welfen sohn untuk membawa wb dan jarigan intitusi intitusional masuk gerakan global melawan korupsi terjadi bersama degan  riteratur korupsi

kebijakan dan politik WB tentang korupsi conto lain adalah vito tanzi ekonomi yang bekerja sebagai direktur di pertemen fiskal di IMP ia menulis banyak makala kerja dan litalator tentang dampak merusak korupsi  dalam arti tentu dapat di katakan bahwa devinisi TI mengatasi biasetisme negara itu berarti korupsi mencankup bukan hanya peyelawagan jabatan publik negara

ketika eveluasi program  meyebuat problem kata kelolah perkembagn biaya tidak dijelaskan atau pembelian kendaraan yang mengelembung itu berarti korupsi dan perampokan merupakan masalah keluhan “ tentang rasio” jompflang antara modal dan tenaga dalam laporan tentang indonesia berarti korupsi bukan hanya marak tetapi amat merugikan maka dari dalam analisis ekonomi sendiri kemudian muncul konsensus etis ( normatif) tentang ciri merusak gagasan dan komitmen moral sama pentinya posisi etis ini di simpulkan bukan dari kotbah moral ( moralising) tentang korupsi tetapi dari dampak dan prasyarat bagi tatanan ekonomi politik yang diharapkan.

Posisi etis anti korupsi ini juga menerima pendasaran lain dari satu di birokrasi yang tidak langsung berurursan degan soal korupsi misalnya degan megelolah konsep birokrasi legal rasional max weber sosialog peter Evans dan ekonomi james Rauch membuat weberian birokrasi “( webwrian scale) untuk meneliti 35 negara ( 30 negara negara semi industri dan 4 negara miskin).mengelolah pelaksanaan langkah-langkah dan berbagai unsur persyaratan lain setiap rancagan perubahan masyarakat binkayan kerja seperti itu dan pemerintahan tidak punya binkai kerja kebijakan  kehilagan alasan adanya namun binkai kebijakan juga merupakan bentuk teknokrasi  sekali lagi teknokrasi tidak pada dirinya “ buruk” pemerintahan yang tidak punya binkai kerja taknokratis  kehilagan visi memerintah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun