Siapa Sebenarnya yang Menentukan Kesejahteraan: Pemimpin atau Rakyat?

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari suatu negara. Namun, banyak di setiap negara yang masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan rakyat yang merata. Menurut data Badan PBB untuk Pembangunan (UNDP), lebih dari 700 orang di dunia masih belum mendapatkan kesejahteraan dari kebijakan para pemimpin. Di Indonesia, menurut BPS tahun 2024 jumlah kemiskinan sekitar 9,03 %, terutama kota Maluku dengan tingkat kemiskinan sebanyak 20,68%. Hal tesebut berarti menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat ternyata memang belum merata. Indonesia memang membutuhkan pemimpin yang dapat menggugah semua rakyat untuk bersama-sama bangkit dari berbagai kesenjangan, terutama ekonomi yang dibutuhkan untuk menyokong kebutuhan masyarakat. 

Sebenarnya yang harus dibangun terlebih dahulu adalah kepemimpinan terlebih dahulu. Untuk meningkatkan  kesejahteraan rakyat, harus mencari terlebih dahulu pemimpin yang efektif yang dapat memainkan perannya dalam kepemimpinannya. Pemimpin yang dapat meningkatkan pendapatan negara. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan menyingkirkan calon pemimpin yang sekiranya tidak dapat menyelesaikan visi misinya. Masyarakat harusnya lebih teliti dalam pemilihan pemimpin negara, karena kualitas pemimpin yang dipilih memengaruhi kesejahteraan rakyat. 

Pemimpin yang efektif dapat dilihat dari cara berbicara dan tindakannya dalam masyarakat, tetapi banyak pemimpin yang dapat merubah ekspresi ketika di depan masyarakat. Untuk mengetahui kebenaran tentang biografi pemimpin, dapat dilihat melalui sejarah kehidupannya. Dalam biografi sejarahnya, yang harus dilihat adalah cara dia memanusiakan manusia dan dilihat dari pendidikannya. Bukan tentang sekolahnya, tetapi tentang kepribadiannya dalam berpendidikan. Pemimpin yang dipilih harus memiliki kualitas dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Pemimpin dan rakyat sebenarnya memiliki hak masing-masing masing dalam setiap negara. Pemimpin memiliki hak untuk mengambil kebijakan, sedangkan rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan bersama sebenarnya adalah tugas bagi pemimpin dan para rakyatnya. Faktor yang memengaruhi kesejahteraan rakyat dilihat melalui ekonomi, sosial, dan budayanya. 

Pemimpin mempunyai peran yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai cara. Pertama, pemimpin memiliki hak untuk memimpin berdasarkan perundang- undangan. Kedua, hak pemimpin berdasarkan faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi. Tetapi, pemimpin seharusnya menggunakan jabatan sebagai pemimpinnya untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk dirinya semata. Pemimpin harus memiliki kejernihan berfikir kritis untuk kebersamaan, untuk mendirikan negara yang maju. terkadang pemimpin melupakan tugasnya, karena terkepung dengan berbagai tantangan bagi diri, seperti korupsi. Hal tersebut sudah terjadi sejak dulu, sehingga untuk mengurangi hal negatif itu susah karena sudah melekat pada diri manusia, kebanyakan turun-temurun. 

Bahkan rakyat dan pemimpin yang menyadari tentang hal tersebut saja, susah untuk menghilangkan. Kesejahteraan rakyat bisa dikatakan salah pemimpin. Kebijakan pemimpin yang kurang tepat dan korupsi dalam pengelolaan negara, pemimpin gagal dalam menjalankan tugasnya. Pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya serta kurangnya fasilitas publik untuk ikut serta dalam mengambil keputusan bersama yang bijak. Namun, rakyat juga salah dalam menanggapi kesenjangan ini. Rakyat kurang berpartisipasi dalam plitik, dan kurangnya kesadaran dalam bertanggung jawab. 

Kekuasaan sebenarnya dipegang oleh rakyat sendiri. Mereka memilih pemimpin, menentukan kebijakan, dan mengawasi pemerintahan. Namun, kenyataannya berbeda. Banyak rakyat yang tidak sadar akan hak dan tanggung jawabmereka. Mereka llebih fokus pada kebutuhan sehri-hari daripada memperbaiki politik. Pemimpin, di sisi lain, memiliki pengaruh besar. Mereka mengambil keputusan strategis, mengelola sumber daya, dan memengaruhi opini publik. Namun, kekuasaan ini tidaklah absolut. Pemimpin harus mempertanggung jawabkan tindakan mereka kepada rakyat.