Meskipun zakat merupakan instrumen utama, pajak tetap relevan dalam sistem keuangan publik Islam. Namun, pajak dalam kerangka syariah harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak memberatkan masyarakat. Pajak juga harus digunakan untuk kemaslahatan umum dan dikelola secara transparan. Di Indonesia, reformasi sistem perpajakan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa melupakan aspek keadilan sosial.
Pengeluaran Negara dalam Perspektif Keuangan Publik Islam
Pengeluaran negara dalam keuangan publik Islam diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Prinsip keadilan dan efisiensi menjadi landasan utama dalam mengelola pengeluaran negara.
Pendidikan dan Kesehatan
Keuangan publik Islam memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan dan kesehatan, karena keduanya merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Di Indonesia, alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi distribusinya masih belum merata. Dalam konteks Islam, pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan untuk kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi.
Infrastruktur Berkelanjutan
Infrastruktur adalah pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam keuangan publik Islam, pembangunan infrastruktur harus memenuhi prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat yang merata. Penggunaan sukuk sebagai sumber pembiayaan infrastruktur di Indonesia telah memberikan dampak positif, tetapi masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya berfokus pada daerah perkotaan, tetapi juga mencakup wilayah pedesaan yang sering kali terabaikan.
Pemberdayaan Ekonomi dan Perlindungan Sosial
Keuangan publik Islam menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM). Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk memberikan pinjaman berbasis syariah tanpa bunga kepada UKM, sehingga mereka dapat berkembang tanpa terbebani utang berbunga tinggi. Selain itu, pengeluaran negara juga harus mendukung program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, dan program pemberdayaan masyarakat.
Tantangan dan Solusi Implementasi di Indonesia
Meskipun prinsip-prinsip keuangan publik Islam menawarkan solusi yang relevan, penerapannya di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Selain itu, regulasi yang mendukung pengelolaan zakat, sukuk, dan instrumen syariah lainnya masih perlu diperkuat.
