Membahas tentang perjalanan demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia sampai demokrasi yang saat ini diterapkan di negara kita tercinta ini begitu rumit karena mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis. Ada beberapa fase demokrasi yang di terapkan mulai dari Indonesia merdeka sampai saat ini. Nah sebelum kita membahas lebih jauh demokrasi apa saja yang pernah diterapkan di Indonesia, alangkah baiknya kita harus tau dulu apa itu demokrasi?.
Secara etimologis, dalam bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan), yang secara harfiah apabila digabungkan memiliki makna kekuatan rakyat. Sedangkan arti demokrasi sendiri yaitu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Ada juga pengertian dari demokrasi lainnya yang sering kita dengar yaitu oleh Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln, yang mengatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Ada dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
1. Demokrasi langsung yaitu suatu bentuk demokrasi di mana setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Dalam sistem ini, setiap masyarakat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik jabatan yang terjadi.
2. Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Didalam demokrasi ini masyarakat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat.
Nah, apa saja fase-fase demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini ya? Sebelum itu kalian tau nggak kenapa Indonesia menerapkan sistem demokrasi?
Jadi berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pada saat itu pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini.
Akhirnya presiden Soekarno dan wakilnya Muh. Hatta memilih sistem presidensil sebagai sistem yang akan  dijalankan pada saat awal kemerdekaan. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Yang salah satu dari isi maklumat tersebut adalah Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer.
Fase-fase demokrasi di Indonesia sebagai berikutÂ
1. Era Demokrasi Liberal (1950–1959)
Era Demokrasi liberal juga dikenal dengan Era Demokrasi Parlementer yaitu era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada era ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja. Â
Ada 6 kabinet yang memerintah diantaranya
kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Satroamijoyo I
Kabinet Ali II
Kabinet Juanda
Kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan dijatuhkan oleh Mosi Tidak Percaya partai-partai politik yang ada di Parlemen (DPR).
2. Era  Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Demokrasi terpimpin yaitu  sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik.
Lahirnya demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh k egagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen.
3. Era Demokrasi  Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak 1966-1998, ketika Soeharto menjadi Presiden RI. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara.
Pancasila yang merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong (Demokrasi Pancasila).Â
Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah tiga, meliputi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar.
4. Era Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998 - sekarang)
Pelaksanaan demokrasi di era reformasi (1998-sekarang) ditandai dengan lengsernya Soeharto setelah menjadi presiden selama 32 tahun. Beralihnya pemerintahan ke BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya proses demokrasi di Indonesia.
Pada intinya di Era reformasi ini berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pada masa ini beberapa pelaksanan demokrasi pancasila antara lainÂ
1.) pada era reformasi diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan
2.) Kemudian di era reformasi, sistem multipartai diberlakukan. Ini terlihat pada Pemilihan Umum 1999.
3.)Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
