Perjalanan Demokrasi di Indonesia

1. Era Demokrasi Liberal (1950–1959)

Era Demokrasi liberal juga dikenal dengan Era Demokrasi Parlementer yaitu era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada era ini kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) bukan kepada presiden. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri, sementara itu presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara saja.  

Ada 6 kabinet yang memerintah diantaranya
kabinet Natsir
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Satroamijoyo I
Kabinet Ali II
Kabinet Juanda

Kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang, karena di tengah jalan dijatuhkan oleh Mosi Tidak Percaya partai-partai politik yang ada di Parlemen (DPR).

2. Era  Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi terpimpin yaitu  sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan Hankam dan sosial politik.

Lahirnya demokrasi terpimpin ini dilatar belakangi oleh k egagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil akibat sering dikeluarkannya mosi tidak percaya di parlemen.

3. Era Demokrasi  Pancasila era Orde Baru (1965 - 1998)

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga diterapkan pada masa Orde Baru sejak 1966-1998, ketika Soeharto menjadi Presiden RI. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara.
Pancasila yang merupakan cerminan nilai budaya bangsa Indonesia saat itu dikembangkan dengan mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong (Demokrasi Pancasila). 

Upaya penerapan Pancasila di rezim ini salah satunya adalah penyederhanaan partai politik. Partai politik dibatasi dan hanya berjumlah tiga, meliputi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golkar.

4. Era Demokrasi Pancasila era Reformasi (1998 - sekarang)