Bagaimana Kebijakan Pendidikan Era Presiden Prabowo Oktober 2024 Mendatang?

Pada 20 Oktober 2024 mendatang, Presiden Terpilih mendatang akan di Lantik. Hal yang pasti karena Presiden dan Wakil Presiden adalah Jabatan Politik tentu siapa saja berhak menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan memiliki Kendaraan Politik. Setelah Pelantikan maka tahap berikutnya adalah memilih Pembantu Presiden dalam hal ini Menteri dan Wakil Menteri, Pimpinan Lembaga Terkait. Hal yang paling dilihat dan dibutuhkan salah satunya adalah Kebutuhan akan Pendidikan, benar? Tentu Setiap Presiden Baru, Tunjuk Menteri Baru, siapa yang akan dipilih, apakah Menteri Pendidikan Sebelumnya lanjut? Sepertinya tidak. kita tahu dan bukan rahasia umum bahwa setiap Menteri yang dipilih dan ditunjuk memiliki program tersendiri.

Artinya dengan adanya Tunjuk Menteri Baru Ganti Kebijakan? Ini pasti ada saja kebijakan yang berubah dan terus berubah. Oleh karena itu Tingkat dan Kualitas Pendidikan di Indonesia kalah dengan negara tetangga. Padahal dahulu Negara tetangga mengirimkan Guru dan Dosen untuk belajar di Indonesia, kini sudah terbalik. Jadi apa yang salah dan perlu diperbaiki?

Ganti Menteri Ganti Kebijakan Ganti Program? Jika perubahannya bagus dan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan tentu tidak ada yang salah atau keliru. Namun berkaca dari beberapa Menteri Pendidikan yang ditunjuk belum mampu membuat Daya Saing Pendidikan di Indonesia Unggul dari negara tetangga. Lalu siapa Menteri yang cocok dan pas untuk mengisi pos tersebut? Adakalanya Posisi menteri diisi oleh Profesional dibidangnya dan tentu dari Perwakilan Partai yang telah mendukung Presiden dan wakil Presiden Terpilih.

Beberapa kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam memilih Posisi Menteri Pendidikan, diantaranya Pertama memiliki Kemampuan dan Keahlian pada Bidang Pendidikan. Kedua, mampu membuat terobosan yang inovatif dan konkrit guna membawa pendidikan di Indonesia lebih baik ditandai dimana Orang Indonesia lebih bangga menyekolahkan anaknya di Indonesia ketimbang di Luar Negeri. Artinya jika sudah terjadi seperti itu maka Kualitas Pendidikan di Indonesia sudah jauh lebih baik. Ketiga mampu menguasai hal mendasar dan mampu menyelesaikan atau memperoleh jawaban penyelesaiannya dengan baik. Keempat adalah mampu belajar dari masa lalu dimana semua kebijakan yang kurang berhasil ditinjau ulang dan kebijakan yang dianggap berhasil dipertahankan dan dikembangkan. Kelima adalah dapat membawa perubahan yang berkelanjutan menunju Indonesia Emas. Kita tahu bahwa Indonesia mendapati Bonus Demografi, jika tidak dimanfaatkan maka Indonesia Emas 2045 hanya isapan jempol belaka.

Banyak permasalahan di dunia pendidikan? Pasti. Lalu apakah masalah tersebut diabaikan atau didiamkan? Tentu tidak bijak jika berpikir demikian. Semua benang kusut harus bisa diurai, jika tidak bisa diurai maka apa seharusnya dilakukan? Buang saja lalu rangkai ulang semua dari semula? Itulah jawaban yang diperlukan pada Masa Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Pendidikan berikutnya.

Permasalahan pendidikan tidak mudah dan kompleksitas yang beragam. Maka dari itu jika Ganti Menteri, tentu Ganti program Ganti terus, sampai kapan? Tanpa memperdulikan nasib misalnya isu UKT yang tinggi dimana Perguruan Tinggi Negeri UKT nya sama dengan Swasta lalu buat apa adanya 20% Anggaran Pendidikan selama ini? Apakah wajib belajar hanya 12 tahun (SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 Tahun?) Lalu tingkat Perguruan Tinggi 3-4 Tahun tidak diperhatikan? Maka dari itu Menteri yang menjadikan Program Wajib Belajar 15-16 Tahun artinya Wajib Belajar dari SD - Perguruan Tinggi perlu dilakukan. Jangan menggangap Pendidikan Tinggi tidak penting, semakin tinggi pendidikan seseorang maka dapat dilihat bagaimana perkembangan suatu negara, bukan?

Inilah yang menjadi tantangan dari Presiden ke Presiden dan dari Menteri terdahulu sampai Menteri berikutnya. Dimana Program Berkelanjutan yang Efektif dan Tepat Sasaran? Lihat saja indeks Pendidikan di Indonesia bahkan di regional ASEAN berapa posisi Pendidikan Indonesia di ASEAN? Kita bahkan kalah dari Singapura, Malaysia, Thailand bahkan Philipina? Mau sampai kapan kita Bangsa Besar tapi kalah segala-galanya? Bagaimana pertanggung jawaban seorang Menteri Pendidikan jika tidak mampu mengangkat Level Pendidikan Negeranya? 

Budaya Malu di Indonesia sangat jauh api dari panggang, dimana kemampuan dan keahlian pada bidang yang seharusnya dimiliki tidak ada bahkan sudah jelas salah dan keliru tetap saja ingin berkuasa? Bagaimana Kualitas Pendidikan jika setiap 5 tahun ganti program, ganti kebijakan, ganti terus? Pendidikan Gratis dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi sepertinya tidak bisa ditawar lagi. Tapi apakah ini mampu diwujudkan pada Presiden Berikutnya? atau presiden berikut lagi dan lagi?

Kita tunggu saja semoga siapapun Presiden dan Wakil Presiden bahkan Menteri Pendidikannya harus mampu membawa Indonesia Unggul memimpin di kawasan ASEAN, ASIA bahkan Dunia. Kita tunggu saja sepak terjang Pejabat berikutnya.