Transformasi Konflik Tanah Perkebunan Warga Dampit dan PT Margosuko

Permasalahan lahan antara warga Dampit dan PT Margosuko telah terjadi dalam waktu yang lama. Hingga kini lahan ini masih menjadi permasalahan untuk kedua belah pihak namun tidak disertai dengan konflik fisik. 

Sejarah awal kepemilikan lahan Margosuko adalah lahan kepemilikan warga Dampit yang dibeli secara bertahap. Hingga pada tahun 1923 lahan ini telah menjadi perkebunan kopi milik PT Margosuko. Di tahun 1960 muncul peraturan pembatasan lahan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dengan adanya peraturan ini lahan perkebunan milik PT Margosuko seluas 332 Ha terbagi menjadi dua dengan perbandingan 70:30 dengan 70 menjadi Hak Guna Usaha dan 30 menjadi Hak Milik. 

Pada tahun 2007 Akta perjanjian jual beli tanah oleh PT Margosuko telah diterbitkan. Adanya beberapa kejanggalan atas pembagian hak tanah dan pengelolaan perusahaan menjadi kecurigaan warga yang kemudian menghasilkan konflik antara warga Dampit dan PT Margosuko. 

Berdasarkan jenis permasalahan yang sedang terjadi, permasalahan ini dapat diselesaikan melalui tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang hingga pemerintah kecamatan dan desa itu sendiri. Pemerintah dapat menganalisis lebih dalam permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak dan kemudian mencari jalan tengahnya dengan melakukan mediasi. 

Disamping itu baik warga Dampit dan PT Margosuko dapat melakukan pertemuan guna membahas pemanfaatan lahan hingga pengolahan biji kopi secara modern dengan masyarakat setempat yang akhirnya dapat menghasilkan solusi yang sebanding untuk kedua belah pihak. Baik warga Dampit yang mendapatkan keterbukaan hingga ilmu pengolahan kopi. Hal tersebut dapat menjadi solusi positif untuk warga Dampit. 

Dengan diadakannya hal ini PT Margosuko juga mendapatkan kepercayaan warga setempat dan memudahkan dalam menjalankan manajemen yang ada di perkebunan tersebut.