Kontroversi Kebijakan Parkir QR, Kemudahan atau Bikin Ribet Warga?

Bandung, 15 Oktober 2024 - Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) baru baru ini meluncurkan inovasi yakni  kebijakan membayar parkir dengan sistem quick response code atau QRIS. Kebijakan dengan sistem QRIS akan diuji coba selama sebulan ke depan. Uji coba ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan analisis sebelum nantinya akan diperluas pada wilayah di kawasan kota bandung.

Nantinya, setiap juru parkir akan diberikan rompi yang tercantumkan kode QR pada bagian dada untuk kemudian dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

Diketahui, Dinas Hubungan (Dishub) Bandung menjalankan uji coba pembayaran parkir menggunakan QRIS pada Jalan Suniaraja, Banceuy, Pecinan, dan ABC, Kota Bandung, sejak hari kamis lalu (10/10/2024).

Kebijakan ini diciptakan BLUD guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran secara digital. selain itu, hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari sektor parkir dan mengurangi kecurangan oleh oknum yang mengaku sebagai juru parkir.

Berdasarkan data pada tahun 2023, total pendapatan parkir menyentuh Rp 11.104.577.825. Dengan kebijakan ini, BLUD berharap pendapatan pada sektor parkir akan terus meningkat.

Tarif parkir di Kota Bandung sendiri sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 66 Tahun 2021. Namun, besarnya tarif parkir tergantung berdasarkan zona parkir, yaitu zona pusat kota, zona penyangga kota, dan zona pinggiran kota.

Walaupun kebijakan sistem pembayaran parkir dengan QRIS diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, tak dapat dipungkiri kebijakan ini menuai pro dan kontra dikalangan warga khususnya juru parkir.

Parkiran Borma Toserba Setiabudhi (Dokumentasi Pribadi Raden Rahma)

Iyan (42), seorang juru parkir di pusat perbelanjaan Borma Toserba, Jalan Setiabudhi, Kota Bandung menuturkan bahwa dirinya merasa kebijakan pembayaran dengan sistem QRIS perlu ditinjau kembali. Menurutnya, warga akan lebih sulit untuk membayar pakir khususnya pada lansia yang masih awam dalam hal digitalisasi.

"Saya sih masih bimbang sama keputusan ini dan kayaknya harus ditinjau lagi, di satu sisi dampak positifnya mengikuti jaman dan ga banyak juru parkir yang curang. tapi di sisi lain jadi kendala lah buat saya sebagai juru parkir" ucap Iyan.

"Rata - rata disini kalau sehari shift 6 jam itu sekitar 800 kendaraan dan saya harus bagi hasil sama pengelola disini. Ya bersihnya cuman dapat 80 ribu sehari. Bayangin aja kalau pake sistem QRIS saya ribet kesana kemari nerima duit parkir, malah habis waktu buat ngeladenin satu pengunjung aja" dirinya menambahkan.

Menurut Iyan, sistem ini dapat memperkecil jatah bagi hasil pada juru parkir walaupun masih diberlakukannya sistem pembayaran lama dengan tiket. dengan adanya sistem QRIS, juru parkir akan lebih sulit dalam menyesuaikan pengunjung karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan, kebijakan ini dapat meningkatkan potensi pengunjung yang kabur.

Sistem pembayaran parkir menggunakan metode QR tentu dapat sangat riskan untuk disalahgunakan. Seperti yang kita tahu, bahwa kode QR dapat dibuat dan ditiru oleh siapa saja dengan mudah sehingga memungkinkan oknum liar mencantumkan kode QR pada rekening pribadi. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan besar terhadap kebijakan yang diterapkan terkait sistem pembayaran, pasalnya tak ada perbedaan yang signifikan antara sistem lama berbasis teknologi tiket dengan sistem baru.

Pemerintah juga harus dapat melihat dengan teliti, apakah warga Kota Bandung sudah siap dalam penerapan sistem pembayaran non tunai baik dari sisi material maupun psikologi.

Harapannya, dengan diterapkan uji coba terhadap sistem baru ini dapat menjadi pertimbangan matang dalam memutuskan kebijakan tetap pada bulan depan.