Tes CPNS adalah tahapan penting dalam proses rekrutmen pegawai negeri yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga profesional yang berkualitas untuk melayani masyarakat. Namun, kebijakan yang melarang penggunaan ijazah dari Madrasah Aliyah (MA) dalam tes CPNS menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan dalam penerimaan pegawai negeri.
Lulusan MA memiliki hak yang sama dengan lulusan sekolah lain untuk mengikuti tes CPNS dan membuktikan kemampuan serta kompetensinya. Tidak adil jika mereka dilarang hanya karena asal sekolahnya, padahal mereka juga telah menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki potensi untuk berkembang dan berkontribusi dalam pemerintahan.
Kebijakan yang membatasi penggunaan ijazah dari MA dalam tes CPNS juga dapat memicu ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja dan peluang karir bagi lulusan MA. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan yang harus dijunjung tinggi dalam negara hukum.
Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terkait kebijakan ini dan mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi lulusan MA dalam mengikuti tes CPNS. Keadilan dan kesetaraan harus dijunjung tinggi dalam proses penerimaan pegawai negeri agar tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
