Akibatnya kontestan yang tidak bermodal akan dipastikan kalah tidak mampu bersaing sehingga yang terpilih adalah yang mampu mengeluarkan biaya besar. Rakyat harus dididik menjadi pemilih cerdas dengan mengambil semua uang yang ditawarkan namun pilihan tetap kepada yang terbaik tapi tidak menawarkan uang pada saat pemilu dan pilkada. Namun cara ini sulit dengan kondisi ekonomi rakyat yang masih memprihatinkan.Â
Oleh karena itu apabila kita ingin mencerdaskan rakyat dalam berpolitik maka kondisi ekonominya juga harus diperbaiki. Salah satu cara adalah dengan menjadikan Kementerian Tenaga Kerja sebagai ujung tombak meningkatkan ekonomi rakyat. Rakyat terlatih harus diperbanyak jumlahnya baik yang siap kerja maupun yang siap membuka lapangan kerja.Â
Sektor pertanian dan pengolahannya merupakan sektor terluas untuk membuka lapangan kerja dan pelatihan BLK di sektor ini harus dikembangkan. Semua rakyat yang belum bekerja pada usia produktif harus diberikan pembekalan keterampilan melalui Balai latihan Kerja pemerintah dan swasta. Perbankan wajib membantu dari segi permodalan untuk usaha kecil yang akan didirikan.Â
Tentunya Kementerian Tenaga Kerja harus dipimpin oleh seorang profesional baik dari parpol ataupun dari non parpol. Anggaran Kementerian Tenaga Kerja juga harus ditingkatkan secara signifikan.Â
Dalam waktu 5 tahun ke depan kita harapkan sektor ketenagakerjaan sudah bisa membuka lapangan kerja baru secara signifikan sehingga pada pemilu 5 tahun ke depan politik uang sudah tidak laku lagi karena sebagian besar rakyat sudah bekerja atau bisa membuka lapangan kerja baru.
Banyak harapan yang tertumpu di bahu KPK. Dan kita berharap KPK bisa bergerak bersama-sama dengan semua lembaga pemerintah lainnya dalam mewujudkan visi pencegahan KPK ini.
Kita tunggu gebrakan selanjutnya.
Salam reformasi.
Rahmad Daulay  Â
Blog : www.selamatkanreformasiindonesia.com
17 Oktober 2019.
* Â * Â * Â
