Upaya Indonesia di Bawah Prabowo dalam Pengelolaan Risiko Ancaman Nuklir Semenanjung Korea

Pada KTT ASEAN 2023 lalu, Jakarta mendefinisikan ASEAN centrality sebagai sebuah konsep yang menekankan bahwa ASEAN harus menjadi platform regional yang dominan untuk mengatasi tantangan bersama dan terlibat dengan kekuatan eksternal (ASEAN, 2023). Ini berarti bahwa Indonesia bersama ASEAN harusnya dapat melakukan upaya kolektif bersama negara-negara eksternal, terutama di kawasan Asia Timur untuk berunding dalam hal pengendalian nuklir di Semenanjung Korea.

Padahal jika rekayasa konflik senjata nuklir di Semenanjung Korea membesar, ini akan berdampak pada rantai pasok di kawasan Asia Tenggara, dengan banyaknya jalur perdagangan utama melalui Asia Tenggara, termasuk Selat Malaka yang dapat terganggu. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kegiatan ekspor-impor dan meningkatkan biaya logistik secara drastis, serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

Oleh karena itu, ini menegaskan bahwa isu Semenanjung Korea merupakan salah satu isu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Indo-Pasifik, termasuk bagi Indonesia. Sehingga isu ini haruslah diperhatikan oleh Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya, mengingat Prabowo memiliki latar belakang sebagai seorang yang berasal dari bidang pertahanan.

Rekomendasi

Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dapat melakukan upaya-upaya untuk turut andil dalam pengendalian efek risiko nuklir di Semenanjung Korea. Mengingat kekuatan militer, pengaruh, dan material lainnya yang Indonesia miliki masihlah terbatas, sehingga rekomendasi ini dibuat dengan mempertimbangkan individu Prabowo sebagai Presiden 2024-2029, serta upaya yang dapat dilakukan Indonesia secara kolektif.

1. Meyakinkan negara-negara major powers untuk dapat berkolektif dalam merespons ancaman nuklir

Prabowo sejak menjadi presiden terpilih Indonesia, setidaknya Prabowo telah melakukan kunjungan sebanyak 17 negara, termasuk China dan Rusia, dengan fokus kunjungannya pada aspek pertahanan dan prospek kerja sama bilateral untuk isu-isu strategis ke depannya (Kemenhan, 2024). 

Hal ini memberikan gambaran bagaimana pemahaman Prabowo terhadap isu-isu strategis internasional sangatlah besar. Prabowo juga memiliki kemampuan baik secara komunikasi maupun diplomasi untuk meyakinkan para pemimpin negara untuk dapat bekerja sama dalam hal-hal yang dianggap ancaman negara maupun kawasan. Hal ini membuat Prabowo memiliki peluang atas kerja sama tersebut.

Salah satu yang nantinya harus dapat Prabowo yakini adalah calon presiden Amerika Serikat, baik Trump maupun Harris, haruslah menjadi perhatian Prabowo, siapa nantinya yang akan memegang kekuasaan di AS. Hal ini, karena AS major power yang dapat turut serta secara efektif dalam menangani isu nuklir di Semenanjung Korea. Pada tahun 2024 saja, AS dan Korea Selatan telah menandatangani strategis pedoman nuklir untuk menghalangi dan merespons aktivitas nuklir di Semenanjung Korea melalui KTT NATO (Reuters, 2024). 

2. Indonesia leading collective action melalui forum-forum ASEAN 

Indonesia tidak dapat menyelesaikan permasalahan nuklir di Semenanjung Korea secara mandiri, melainkan Indonesia harus secara kolektif bekerja sama dalam penyelesaian masalah tersebut. ASEAN merupakan wadah yang strategis bagi Indonesia untuk pengelolaan risiko nuklir di Semenanjung Korea. 

ASEAN telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga kawasannya terbebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya melalui Treaty of Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) pada tahun 1995 (ASEAN, 2024). Hingga pada tahun 2019 lalu, ASEAN mendefinisikan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai kepentingan ASEAN dalam memimpin arsitektur ekonomi dan keamanan, serta melanjutkan upaya perdamaian, keamanan, stabilitas di Asia tenggara sekaligus di seluruh kawasan Indo-Pasifik (ASEAN, 2019).

Melalui kerangka ini, hal ini jelas bahwa Indonesia dan anggota ASEAN lainnya telah bersepakat untuk menghalang segala kemungkinan ancaman nuklir baik di dalam kawasan ataupun  di sekitar kawasan Asia Tenggara. Untuk mempertemukan negara-negara eksternal power yang memiliki nuklir tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN +3, maupun ASEAN Defense Ministers Meeting Plus (ADMM+).

Ditambah, Indonesia pada tahun 2027 akan berkesempatan kembali untuk menjadi sekretaris jenderal untuk ASEAN, sehingga ini dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bermain secara lebih aktif dalam menjaga kepentingan keamanan negara maupun keamanan kawasan.

3. Melakukan diplomasi jalur II 

Selain memanfaatkan kekuatan pemerintah, Indonesia juga dapat membentuk diplomasi jalur II, dengan melibatkan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, ataupun think-tank. Diplomasi jalur II melalui ASEAN, memungkinkan dialog yang dilakukan dapat secara lebih bebas serta membawa hal-hal sensitif yang mungkin tidak dapat dibahas pada diplomasi jalur I.

Menurut Hasjim Djalal, diplomasi jalur II dapat berperan penting dalam memecahkan kebuntuan diplomasi formal. Melalui dialog diplomasi ini, pemerintah dapat mendapatkan informasi-informasi yang sensitif yang mungkin sulit untuk didapatkan melalui jalur formal (Djalal, 2001).

Beberapa lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang Think-Tank yang bergerak dalam isu pertahanan yang dapat dimanfaatkan oleh Prabowo nantinya seperti CSIS, ISDS, FPCI, Lemhanas, Habibie-Center, dan lain-lain.