Negara dan Kontrol Informasi Masa Orde Baru

 

Upaya penanaman ideologi ini tidak terpisah dari agenda pembangunan yang dijalankan. Pembangunan dipandang bukan hanya sebagai proses fisik semata, melainkan juga sebagai transformasi sosial dan budaya yang diarahkan oleh nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai modernisasi seperti efisiensi, rasionalitas, dan orientasi pada kemajuan didorong sebagai landasan bagi pembangunan nasional. Sementara itu, ideologi pembangunan yang diusung oleh Orde Baru pada stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan yang kemudian dikenal dengan Trilogi Pembangunan. 

 

Upaya pembenahan yang dilakukan Orde Baru juga menyentuh ranah politik luar negeri, dengan mengusung prinsip bebas aktif. Pada masa Demokrasi Terpimpin dibawah kepemimpinan Soekarno (Orde Lama), arah politik luar negeri Indonesia cenderung condong ke blok komunis. Hal ini menimbulkan persepsi dan impikasi tertentu dalam hubungan internasional Indonesia. Oleh karena itu, di awal masa kekuasaannya, Orde Baru berupaya keras untuk mengubah citra tersebut melalui serangkaian pembenahan di bidang politik luar negeri. Salah satu langkah penting yang diambil adalah Keputusan untuk kembali bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

 

Kendati Orde Baru membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi dan pembangunan, sayangnya dalam ranah sistem pemerintahan dan politik, rezim ini tidak menunjukkan adanya pelonggaran kekuasaan pusat. Alih-alih desentralisasi, prioritas utama pemerintahan Soeharto justru terfokus pada penguatan control pemerintah pusat terhadap birokrasi dan militer yang sebelumnya terfragmentasi dan terpolitisasi. Upaya ini diwujudkan melalui sentralisasi hubungan antara pemerintah pusat atas daerah menjadi sangat kuat dan sentralistik. 

 

Pendekatan sentralistik ini didasari oleh keyakinan Orde Baru bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pemerintah pusat merasa perlu memegang kendali penuh atas seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah potensi disintegrasi dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas tersebut. Namun, di sisi lain sentralisasi ini juga memunculkan ktirik terkait kurangnya pertisipasi daerah dalam pembangunan dan potensi terjadinya ketidakadilan dalam alokasi sumber daya.

 

Dalam upaya menciptakan dan menyebarluaskan propaganda, Soeharto beserta pemerintahan Orde Baru secara sistematis memanfaatkan berbagai media yang tersedia. Penguasaan dan dominasi Orde Baru atas berbagai media massa semakin memperkuat arus propaganda yang menyebar ke tengah masyarakat, menjadikannya sulit untuk dibendung. Baik media cetak maupun elektronik, termasuk televisi yang saat itu mulai menjangkau khalayak luas, seakan tak berdaya menolak untuk menjadi corong pemerintah Orde Baru dalam menyebarkan berbagai agenda propagandanya.