Pemilu 2024: Polemik Paslon 1, 2, dan 3 tentang Pemindahan Ibu Kota Negara

                                         PASLON ANIES, PRABOWO, GANJAR DALAM MENANGGAPI IBUKOTA NEGARA BARU 

OPINI - Dari Jakarta ke Kalimantan, Pemindahan Ibu kota yang digagaskan oleh Presiden RI Jokowi Dodo telah disahkan oleh pemerintah dan DPR melalui diskusi dan perencanaan yang matang. Presiden Jokowi yang dikenal dengan  orang yang humble yang mempunyai kemampuan dan keberanian, mengambil keputusan untuk memindahkan ibukota. Banyak gebrakan yang telah dilakukan Jokowi seperti mengambil alih saham Freeport, Tol trans sumatra, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak lagi.

MENGAPA HARUS PINDAH IBU KOTA ?

Sebagai salah satu Mahasiswa di Universitas Dwijendra yang berlokasi di bali, saya melihat beberapa perbedaan dari segi perekonomian, pembangunan, dan persebaran penduduk antara pulau bali- jawa.

Pulau jawa-  Ibukota yang sangat memicu pusat perhatian, bagaimana tidak, karena Jakarta merupakan pusat pemerintahan, dan pembangunan juga sangat diperhatikan. Fasilitas infrastruktur memadai, sumber daya manusia yang terlatih, oleh sebab itu banyak perusahaan besar yang maju disana. Tak kala orang-orang dari luar pulau jawa banyak mengadu nasib ke ibukota, yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kemacetan yang sangat parah, dan isu jakarta akan tenggelam juga diberitakan.

Pembangunan yang terus menerus dilakukan membuat Jakarta kehilangan hutan sebagai resapan air, struktur tanah tidak mampu meresap yang mengakibatkan banjir di kala musim penghujan. Pemerintah yang tidak memikirkan jangka panjang dalam pembangunan dimana-mana tanpa memperdulikan sistem pengairan dan irigasi.  Jakarta sudah sangat padat,rumah yang dempet-dempetan, kesenjangan sosial, kriminalitas tinggi, bahakan kemacetan kendaraan di jalanan bisa saja semakin parah karena kepadatan penduduk.

Paslon nomor urut 1 : Anies baswedan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan pada debat capres yang dilaksanakan oleh KPU

Pernyataan Anies Baswedan " Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan, ujar Anies "

Hal ini dikatakan karena ganjar bertanya pendapat Anies tentang kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota negara. Anies sendiri melalui pernyataan nya tidak setuju jika pembangunan IKN diteruskan. 

OPINI - Jika Paslon Anies- Amin tidak setuju akan pembangunan IKN, jelas akan sangat merugikan negara karena pembangunan ibukota di Palangkaraya sudah dimulai dan mengambil APBN negara, jika tidak diteruskan, akan berpotensi menjadi proyek mangkrak. Begitu pula dengan Jakarta, yang sudah sangat padat, saya pribadi tidak merasakan kemacetan karena saya tinggal di pulau Bali, akan tetapi bila ibukota tetap di jakarta, pembangunan tidak merata karena pemerintah hanya fokus membangun Jakarta saja. 

Ganjar Pranowo menegaskan "komitmen dalam mendukung dan melanjutkan pembangunan IKN  yang telah dirintis pemerintah Jokowi dodo. 

maka, ganjar pun bersikap jika ia terpilih menjadi presiden, maka salah satu tugas utama yang dia punya ialah meneruskan pembangunan IKN yang telah dirintis oleh pendahulunya yaitu presiden.

OPINI - Langkah yang baik dalam memenangkan hati rakyat, karena dengan setuju nya ganjar dalam melanjutkan proyek IKN, maka pekerjaan yang telah dimulai oleh bapak Jokowi tidak akan mangkrak dan dana APBN negara yang telah dikeluarkan tidak sia sia. 

Prabowo - Gibran "Jika IKN benar benar diberdayakan, ini akan otomatis memperluas dampak nya hingga ke wilayah timur indonesia" ujar paslon nomor urut 2 . Pembangunan IKN didasarkan aats pemikiran jangka panjang, dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, maka indonesia akan lebih maju lagi.

OPINI - Poin yang bagus diberikan oleh paslon no urut 2, alasan mengapa ibu kota harus dipindahkan. tetap saja, saat ini lagi musim politik, janji apa saja dapat diberikan oleh pasangan paslon demi memenangkan pemilu 2024. Akan tetapi, track record paslon yang ada gibran yang merupakan partai PKS yang mengusungnya, dan ada presiden dibelakangnya, mungkin ini bukan hanya sekedar janji saja, mengingat orang orang di balik layar partai politiknya.