Untuk meningkatkan persentase ini, Indonesia harus memprioritaskan pengeluaran dan realokasi pengeluaran fiskal dari sektor intensif bahan bakar fosil menuju aset, proyek, dan pengeluaran yang hijau dan berkelanjutan. Pengejaran tujuan iklim tidak perlu membatasi pencapaian ekonomi, tetapi menawarkan kesempatan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
Misalnya, ADB memiliki menghitung bahwa investasi $ 172 miliar dalam lima karbon rendah dan hijau sektor (transportasi perkotaan berkelanjutan, transisi energi bersih, sirkular) ekonomi, pertanian, dan lautan) dapat menciptakan hingga 30 juta pekerjaan langsung di Asia Tenggara pada tahun 2030. Indonesia dapat menangkap banyak dari potensi ini.
Peluang Indonesia
Menurut data UNDP, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga pelepas karbon, dengan lebih dari 80 persen emisi nasional berasal dari perubahan tata guna lahan, terutama deforestasi.
Bagi Indonesia, hutan bukan hanya terkait dengan cadangan karbon namun lebih dari itu adalah kekayaan akan keanekaragaman hayati. Hutan Indonesia merupakan rumah dari hampir 30 ribu spesies tumbuhan. Kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia terbesar kedua di dunia setelah Brazil.
Jika biota laut diikutsertakan, Indonesia diklaim sebagai negara yang paling kaya keanekaragaman hayati. Sayangnya, ketika biodiversitas Indonesia menjadi komoditas penting di mata dunia, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati masih lemah. Banyak biota Indonesia diambil tanpa sepengetahuan pihak terkait.
Perubahan iklim yang menjadi tantangan Indonesia, karena Indonesia sendiri merupakan penyumbang konsumsi terbanyak, serta salah satu negara yang menghadapi resiko perubahan iklim dunia. Dalam mengevaluasi elemen kunci dari kebijakan pertumbuhan hijau, desain paket kebijakan akan bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan tingkat pembangunan, pertimbangan ekonomi politik dan preferensi sosial.
Dalam laporan Green and Decent Job dari International Trade Union Confederation (ITUC), Indonesia menempati urutan ketiga negara paling potensial menciptakan lapangan kerja di bidang ekonomi hijau, setelah Amerika Serikat dan Brazil.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Indonesia akan membangun kawasan industri hijau di Kalimantan Utara. Kawasan industri hijau ini akan menjadi yang terbesar di dunia dan akan memanfaatkan energi hijau untuk menggerakkan industri. Kawasan industri tersebut akan menjadi Industri Hijau, hal ini akan terealisasi pada 2023. Proyek ini diharapkan akan membantu transisi energi fosil ke energi terbarukan.
Pemerintah Indonesia akan berupaya dalam mewujudkan ekonomi hijau dalam Forum G20 November 2022 di Bali. Hal ini dibenarkan oleh Febrio Kacaribu Ketua Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan mengatakan “Sesuai dengan tema Kepresidenan G20 tahun ini “pulih bersama, pulihkan lebih kuat”, Indonesia berharap Pertemuan G20 ini dapat mendorong pemulihan ekonomi dunia dan menemukan solusi untuk pemulihan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah menempatkan enam agenda prioritas pada jalur keuangan yang akan dibahas selama masa kepresidenan kita di G20. Salah satu prioritas tersebut adalah keuangan berkelanjutan.
