"Tidak ada wilayah abu-abu. Lapindo harus bertanggung jawab di area peta terdampak, sementara negara harus pula menanggung kerugian di luar area peta terdampak. Ini kan cuma akal-akalannya Lapindo," terangnya.
Taufik menambahkan, saat bencana alam terjadi, misalnya Tsunami di Aceh atau di Yogyakarta, maka tidak dikenal istilah area peta terdampak atau luar terdampak. Semua wilayah yang terkena bencana alam menjadi tanggung jawab sepenuhnya negara, dan pihak lain, termasuk swasta, hanya dipersilakan secara sukarela, bukan dengan cara diwajibkan untuk ikut membayar.
"Dengan Lapindo membayar ganti rugi kepada warga korban lumpur, itu berarti fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Lapindo mengakui adanya kesalahan," imbuhnya.
Dengan adanya permohonan uji materi ini, Taufik berharap agar pemerintah bersikap tegas, apakah negara harus mengeluarkan uang untuk penanggulangan Lumpur Lapindo ataukah tidak. Tentunya, menurut dia, amat tergantung dengan status Lumpur Lapindo itu sebagai bencana alam ataukah sebagai akibat oeprational default.
Dalam uji materi ini, Taufik mengatakan, sudah siap untuk mendatangkan sejumlah saksi yang menguatkan pendapat bahwa Lumpur Lapindo merupakan akibat operational default, termasuk dua saksi ahli geologi dari luar negeri.
Dalam penjelasannya, pimpinan Hakim Konstitusi mengatakan, bahwa tambahan bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum akan dibawa ke panel hakim untuk dibahas lebih lanjut, apakah permohonan uji materi tersebut telah memenuhi syarat, dan dapat dilanjutkan ataukah tidak.[]