Mungkin terlihat simple, cuman nyoblos doang. Tapi jangan salah, keputusan menggunakan hak pilih itu tak mudah bagi sebagian orang. Itu menyangkut kesadaran dalam bernegara melalui partisipasi menentukan calon pemimpin di daerah tinggal.
Keputusan menggunakan hak pilih itu menjadi luar biasa kalau melihat data Golput yang marak di tahun-tahun belakangan. Meski kemudian menurun seiring meningkatnya kesadaran politik warga DKI Jakarta. Itu kesimpulan dari melihat data khusus di DKI Jakarta, provinsi tempatku mencoblos merilis data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Data KPU, melansir dari Liputan6.com, ada sebanyak 5.563.418 atau 77,1 persen dari total pemilih 7.218.272 orang menggunakan hak suaranya. Sisanya, 1.654.854 pemilih atau sekitar 22,9 persen tidak menggunakan hak pilihnya alias  Golput!
Menurut KPU, angka golput Pilkada DKI yang baru kelar kemarin, turun sekitar 10 persen dibanding Pilkada DKI 2012, di mana angka golput mencapai 32 persen. Nah wajib dicatat, satu suaraku menggembosi prosentase golput lhoo heheee.
Bagiku menggunakan hak pilih itu sebuah kesadaran politik sebagai warganegara. Terlepas dari ketidakpuasan terhadap aparatur Negara, pemimpin, pejabat Negara, menggunakan hak pilih adalah kontribusi untuk perubahan yang lebih baik. Artinya sebagai warganegara aku memposisikan diri sebagai warganegara yang baik dengan menjalankan hak sebaik-baiknya.
![Gunakan hak pilih di Pilgub DKI 2017. (Instagram @rahabganendra))](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/08/17/3-59958342a6f46a67a1393982.jpg?t=o&v=555)
Kewajiban lain sebagai warganegara adalah bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah. Simplenya soal bayar pajak. Itu sudah menjadi kewajiban warga yang tinggal di negara ini. Banyak macam pajak yang harus dilunasi kewajibannya.
Pajak penting sebagai 'bensin' dalam menjalankan roda pemerintahan. Pembangunan harus terus dilakukan. Kalau tak bayar pajak lalu gimana roda pemerintahan bisa berjalan?
Adanya pajak tentunya bermanfaat untuk perkembangan kota/kabupaten, daerah, dan nasional. Misalnya saja pajak dapat digunakan sebagai pembiayaan sarana dan prasarana yang manfaatnya  bisa dirasakan publik.  Tujuannya jelas, demi kesejahteraan masyarakat.
Namun perlu kesadaran tinggi untuk menunaikan kewajiban membayar pajak. Satu individu membayar pajak dengan tertib, tentu akan menghasilkan dana besar. Meski kadang dongkol dan terpikir, saat kita susah payah membayar pajak, eeeh duit dikemplang oleh oknum yang dengan santainya melakukan korupsi. Ingat Gayus!
Aku mah gak ribet-ribet untuk 'lari' dari kewajiban bayar pajak -- laa bukan orang kaya raya juga hahaha. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah di Bogor, kendaraan pribadi dan lain-lain, yaa bayar sajalah.Â