Peran Penting SKK Migas bagi Perekonomian di Indonesia

Banyak suara miring yang terdengar saat membicarakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Mulai dari tuduhan neolib, jadi antek asing dan merugikan kepentingan nasional. Nah sebenarnya apa yang peran sebenarnya dilakukan oleh SKK Migas? Apa kontribusinya bagi perekonomian nasional? Benarkah menjadi antek kepentingan asing?

Mungkin banyak persepsi di benak kita soal kedudukan dan status SKK Migas ini. Nah dari mengikuti acara nangkring Kompasiana bersama SKK Migas di kantornya Wisma Mulia Jakarta. Mendengar penjelasan langsung dari narasumbernya yakni Elan Biantoro, selaku Kepala bagian hubungan masyarakat SKK Migas. Dari penjelasan tersebut dapat saya petik beberapa poin yang selama ini belum jelas dan samar diketahui. Apa sih perannya lembaga negara ini?

Untuk diketahui SKK Migas berperan untuk memantau, mengawasi dan mengendalikan aktivitas industri hulu migas di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga negara, SKK Migas menerapkan kebijakan yang mewajibkan kontraktor migas untuk mengutamakan perusahaan nasional sebagai pemasok barang dan jasa. Dampak besarnya adalah memberikan pendapatan bagi negara yang cukup besar dan menduduki urutan dibawah pajak. Hal ini koheren dengan posisi SKK Migas yang bertujuan jelas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Eksplorasi Bahan Bakar Baku untuk Pendapatan Negara

Industri hulu SKK Migas berperan strategis dan vital. Utamanya adalah produk minyak dan gas utama. Sementara yang lainnya mencakup beberapa hal termasuk geotermal yang perannya dibawah 5%.

Industri Hulu SKK Migas Berkontribusi bagi Pendapatan Pemerintah

Industri hulu SKK migas memberikan kontribusi 300 triliun pada tahun lalu. Pendapatan ini merupakan kontribusi terbesar bagi pendapatan negara setelah sektor pajak.

Multiple Efek

Dampak positif industri hulu SKK Migas lainnya memberikan efek pada keberadaan lapangan pekerjaan, bisa memaksimalkan industri yang dulu didominasi orang asing menjadi pemberdayaan tenaga kerja dari dalam negeri sendiri. Memacu perusahaan dalam negeri berperan dalam bidang sumber barang dan jasa. Banyak yang sudah terlibat/ dilibatkan oleh SKK Migas, seperti anjungan dibangun di Merak, Bojonegoro, dan Batam, bukan di luar negeri lagi.

Hal lainnya adalah SKK Migas bukan hanya menjadi pengguna teknologi tapi juga pembuat teknologi sendiri. Bahkan 90% melibatkan periset dari dalam negeri termasuk dari universitas di dalam negeri, seperti UGM, IPB dan lainnya. Dampak lainnya sektor Hankamnas. Personel TNI dilibatkan menjaga perbatasan wilayah negara, karena banyak sumber tenaga alam disana yang harus dijaga.

Efek lainnya adalah bahwa SKK Migas juga memberlakukan aturan dalam pelaksanaan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa melalui bank yang berada di wilayah Indonesia dengan mengutamakan penggunaan Bank Umum Nasional. Sejak tahun 2001 banyak menggunakan konsultan asing. Sejak keberadaan BP Migas 2003-2004 sudah dimulai melibatkan perusahaan nasional. Bank asing dilarang, dan menggunakan jasa Bank Nasional. Misalnya di daerah sudah menggunakan bank daerah di lokasi masing-masing. Contoh lainnya vendor sudah memakai Bank Jabar. Hal itu menyiratkan tegas bahwa SKK Migas berperan dalam mengangkat perkembangan bank nasional. Kontribusi inipun terbukti nyata saat diraihnya penghargaan “Award Cinta Karya anak bangsa” dari (mantan) presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari fakta bahwa eksplorasi sudah dilakukan oleh dalam negeri. Sebelumnya digunakan tenaga kerja dari Prancis, AS dan China. Hasilnya hal ini menghidupkan perekonomian di dalam negeri. Hal yang perlu diketahui bahwa cost recovery adalah 25% tiap tahun. Pemerintah memperoleh bagian 85% sedangkan 15 persen sisanya untuk kontraktor industri hulu migas. Jika demikian masihkah benar pernyataan miring tentang peran dan posisi SKK Migas?

@rahabganendra

 

*****

Artikel ini menjadi salah satu pemenang #FlashBlogging tentang SKK MIGAS, Jumat 28 Agustus 2015