Kedua, upaya BI untuk memperkuat peranannya di kancah internasional. Digital Rupiah akan menempatkan Indonesia di dalam peta pengembangan CBDC global, sejajar dengan negara lain. Hal ini termasuk keterlibatan BI dalam berbagai inisiatif pengembangan fitur desain interoperabilitas CBDC antarnegara. Ketiga, kebutuhan untuk mengakselerasi integrasi EKD secara nasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan berjalannya proses perputaran uang yang efektif dan terintegrasi antara struktur ekonomi yang telah berjalan dengan ekosistem EKD.
Meskipun proses penerbitan Digital Rupiah masih harus melalui jalan yang Panjang, Digital Rupiah dapat menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Digital Rupiah juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
Peluncuran mata uang Digital Rupiah menandakan babak baru dalam perjalanan ekonomi bangsa. Implementasi mata uang digital ini diyakini akan membawa berbagai manfaat, seperti meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat stabilitas moneter. Di balik potensi besarnya dalam meningkatkan efisiensi, inklusi, dan stabilitas keuangan, mata uang Digital Rupiah juga membawa implikasi yang perlu dipertimbangkan. Dampak terhadap sistem pembayaran dan perbankan, kesiapan infrastruktur dan regulasi, risiko keamanan dan privasi, inklusi keuangan, dan ekonomi dan moneter perlu dikaji secara menyeluruh.
C. Penutup
Digital Rupiah dibangun untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, Digital Rupiah sebagai alat pembayaran digital yang sah di NKRI, melengkapi uang kertas dan uang logam. Tujuan ini akan dicapai oleh BI melalui penerbitan uang digital berdenominasi rupiah sebagai barang publik (sovereign public goods) berdasarkan pilihan platfom teknologi yang mampu mendukung proses penerbitan dan peredarannya.
Kedua, Digital Rupiah sebagai instrumen inti bagi BI dalam menjalankan mandatnya di era digital. Tujuan ini akan dicapai melalui pengembangan desain Digital Rupiah yang menjamin keselarasannya dengan pelaksanaan mandat BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ketiga, Digital Rupiah sebagai elemen penting dalam mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi EKD secara nasional. Tujuan ini akan dicapai melalui pengembangan fitur-fitur yang mampu mendukung inovasi dari ujung ke ujung (end-to-end), inklusi keuangan, dan efisiensi.
Implementasi mata uang Digital Rupiah dapat mendisrupsi industri perbankan dan mendorong konsolidasi. Bank perlu beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan layanan inovatif untuk menarik dan mempertahankan nasabah. Di sisi lain, BI perlu merumuskan regulasi yang tepat untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem pembayaran digital. Kesiapan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi menjadi faktor penting dalam mendukung penggunaan mata uang Digital Rupiah secara luas. Regulasi terkait mata uang Digital Rupiah perlu dikaji dan diperkuat untuk melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan. Edukasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang mata uang Digital Rupiah dan cara penggunaannya juga tak kalah penting.
Mata uang Digital Rupiah dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Namun, perlu dipastikan bahwa masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan teknologi tidak tertinggal dalam era Digital Rupiah, perlu dilakukan edukasi dan pelatihan tentang cara menggunakan mata uang Digital Rupiah.
Meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, BI perlu berhati-hati dalam mengelola jumlah mata uang Digital Rupiah yang beredar untuk menjaga stabilitas moneter. Penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang mata uang Digital Rupiah terhadap ekonomi dan moneter perlu dilakukan. Kajian mendalam tentang implikasi mata uang Digital Rupiah ini penting untuk memastikan implementasinya yang sukses dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak, termasuk BI, pemerintah, perbankan, dan masyarakat, untuk mewujudkan era baru rupiah yang lebih efisien, inklusif, dan stabil.
*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap atau pendapat instansi dan organisasi manapun.
