Pembangunan dan Pengembangan Kualitas Pariwisata Labuan Bajo

Salah satunya adalah mengenai ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang merupakan penduduk asli Labuan Bajo mendapatkan paling sedikit manfaat dan kenikmatan dari wisata Labuan Bajo. Mereka kebanyakan hanya sebagai pekerja biasa dan bukan pemilik modal, karena kebanyakan pemilik usaha di sekitar tempat wisata adalah orang asing atau orang dari luar Labuan Bajo. 

Infrastruktur yang menunjang pariwisata banyak yang diperbaiki, akan tetapi jalan dan fasilitas publik yang jauh dari jangkauan pariwisata yang biasa digunakan oleh masyarakat umum justru terbengkalai dan tidak diperbaiki. Pada proses pembangunan ini, pemerintah juga memberi dana yang kurang mencukupi, sehingga untuk pengembangan seperti pengembangan aksesbilitas masih belum sempurna. Keterbatasan dana ini juga mengakibatkan dinas pariwisata Labuan Bajo kewalahan dalam memberikan pelatihn dan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan wisata. Selain itu, dalam lapangan, BOP tidak bekerja sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, karena visi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah Labuan Bajo berbeda.

Terkait dengan kemiskinan, menurut mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dalam Acara Sosialisasi Penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai di Manggarai Barat, mengatakan bahwa Labuan Bajo merupakan satu di antara destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Namun ironisnya, angka kemiskinan di Manggarai Barat pada September 2018 mencapai angka 18,14% atau hampir dua kali lipat dari angka kemiskinan tingkat nasional. 

Dengan pembangunan berbagai macam infrastruktur di Labuan Bajo untuk menunjang pariwisata, nyatanya malah terus meningkatkan angka kemiskinan karena banyak terdapat ketimpangan di dalamnya. Ketimpangan tersebut terjadi karena pada proses pembangunan hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur pariwisata, bukan pembangunan yang berfokus pada masyarakat sekitar.