CPNS Lintas Provinsi, Dilema Kualitas SDM Lokal dan Persaingan yang Tidak Sehat

Salam Persatuan Indonesia....!

Masih teringat ketika saya juga menjadi bagian dari ribuan pelamar CPNS 2019 di Provinsi Maluku Utara yang melaksakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 9 Februari 2020 di lokasi CAT Pemprov Maluku Utara. 

Belajar & Berdoa menjadi rutinitas menjelang tes SKD dan untungnya dengan sedikit keberuntungan saya berhasil mencapai passing grade di saat tes. Namun hal itu bukan menjadi hal yang ingin saya cermati disini.

Yang ingin saya cermati adalah bagaimana banyaknya pelamar CPNS  lintas Provinsi yang melamar diluar daerahnya dan itu terjadi di Provinsi Maluku Utara serta hampir di semua daerah di Indonesia. Apakah ini menjadi permasalahan,,,..? saya pikir ya bisa saja...!

Menurut saya kebanyakan pelamar menggunakan kesempatan untuk melamar di luar daerahnya dan mencari formasi didaerah-daerah Indonesia Timur bukan hanya sebatas karena banyaknya formasi yang dibutuhkan, akan tetapi karena dirasa persaingan di daerah-daerah Indonesia Timur tidak terlalu berat dibandingkan dengan didaerah asalnya apalagi jika pelamar itu berasal dari kota-kota besar di Pulau Jawa dan sekitarnya yang kompetisinya sangat ketat karena kualitas SDMnya jauh lebih unggul.

Ditambah lagi saya baru tahu ternyata tingkat kesulitan soal berbeda tiap daerah, menyesuaikan dengan rata-rata hasil UN didaerah masing-masing. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh KABIRO HUMAS BKN dan Kepala BKN seperti dikutip dari beberapa media online (kumparan.com, edisi 27 Juni 2019 "Tingkat Kesulitan Materi Soal CPNS 2019 di Tiap Daerah Dibuat Berbeda" serta merdeka.com edisi 27 Januari 2020 "Tingkat Kesulitan Soal SKD CPNS 2019 Berbeda Tiap Daerah"). Belum paham..? mari kita lanjutkan,,..

Dari poin diatas dapat disimpulkan bahwa pelamar yang berasal dari luar daerah (yang saya sebut lintas provinsi) memiliki peluang lebih besar mencapai passing grade SKD serta lulus menjadi CPNS jika melamar diluar daerahnya. Karena apa...? yapsss.. karena perbedaan kualitas SDM jika kita membandingkannya, dan itu diakui pemerintah. 

Teman-teman bisa berpikir sendiri bagaimana jika kami di Indonesia Timur yang kualitas SDM-nya masih tertinggal dan harus bersaing dengan pelamar dari luar yang memiliki kualitas SDM yang jauh lebih unggul di lokasi tes yang sama, waktu yang sama, dan soal yang berbeda tetapi tingkat kesulitan yang sama. Kira-kira siapa yang akan berhasil..? kalau saya analogikan mungkin presentasinya 5:1 untuk pelamar dari luar yang akan berhasil.

Karena apa..? yah karena lagi-lagi kualitas SDM yang masih tertinggal. Tidak adil jika kami harus berkompetisi dengan teman-teman dari luar yang sekolahnya saja terstandar internasional. Jujur yah di Kabupaten saya, jagankan sekolah standar Internasional, standar nasional saja hitungan jari pak..!!

Apakah saya menolak pelamar dari luar,.? Jujur iya tapi dengan catatan..

Menurut saya pemerintah dalam hal ini BKN harusnya jeli melihat masalah ini, kalau formasi di tingkat Lembaga Negara atau Kementrian saya pikir silahkan saja siapa yang memenuhi syarat dan dari daerah apa saja jika dia yakin akan kemampuannya silahkan mendaftar dan berkompetisi. Namun di daerah, saya pikir Pemerintah harus membuka ruang untuk putra-putri daerah untuk membangun daerahnya, dengan cara membatasi pelamar dari luar daerah.