Mogok Massal Menentang “Zikir”

[caption id="attachment_278936" align="alignnone" width="678" caption="Sumber: Modus Aceh"][/caption]

Kamis 28 November 2013 mendatang, Achenese Australia Association (AAA) dan para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) rencananya akan menggelar aksi mogok massal yang mengusung tema anti pemerintahan Aceh yang dipimpin pasangan “ZIKIR” (Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf) dan Malik Mahmud Al Haytar sebagai pemangku Wali Nanggroe.

Tgk. Hufaini Usman Syehky, Presidium AAA di Australia menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk melakukan mogok massal pada Kamis mendatang sebagai bentuk protes atas kezaliman di Aceh yang terjadi selama ini semenjak di bawah kepemimpinan “ZIKIR”.

Tgk. Syehky juga menyebutkan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menyelamatkan Aceh dari tangan-tangan mafia yang selama ini telah mengkoyak-koyak perdamaian Aceh dan mengkhianati kepercayaan rakyat Aceh selama ini. Ia menyebutkan bahwa belum ada perubahan hidup yang dirasakan oleh masyarakat selama ini di berbagai aspek, khususnya di bidang ekonomi yang semakin hancur dan rakyat semakin menderita sementara itu di lain pihak para elit yang disebut sebagai kelompok Malek hidup bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat Aceh.

Seruan ini mungkin bukan yang pertama kalinya terjadi di Aceh. Sebelumnya aksi-aksi protes serupa juga sering terjadi di Aceh sendiri dimana mayoritas para pengunjuk rasa mengkritik kepemimpinan “ZIKIR” dan kinerja DPRA selama ini yang dianggap mengabaikan kepentingan rakyat.

[caption id="attachment_278937" align="alignnone" width="678" caption="Sumber: Modus Aceh"]

13848340801490349551

[/caption]

Bagi saya sendiri, aksi ataupun seruan seperti ini bukanlah hal baru, sebagai bentuk dan cara rakyat Aceh “mengingatkan” pemerintahan Aceh yang tengah berjalan saat ini. Realitasnya memang berbicara bahwa perkembangan Aceh jalan di tempat kalau tidak bisa dikatakan berjalan mundur. Sebagaimana tulisan saya sebelumnya, menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, pada Agustus 2013, jumlah pengangguran di negeri Syariat ini mencapai 210.000 orang. Meningkat 32.000 orang dibandingkan dengan posisi pada Februari tahun yang sama. Persentase tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 10,30 persen pada Agustus 2013, naik dibandingkan Februari 2013 yang sebesar 8,38 persen dan pada Agustus 2012 yang sebesar 9,10 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Aceh pun terbilang masih cukup tinggi yaitu sebesar 17,6 % atau sekitar 880.000 orang yang dalam skala nasional menduduki peringkat ke-7. BPS bahkan menilai bahwa terdapat temuan ketidakefektifan dan tidak adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran dimana mayoritas alokasi dana otonomi khusus itu untuk belanja yang tidak produktif bagi daerah, khususnya masyarakat. Padahal dana Otsus terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini saja Pemerintah Aceh memperoleh dana otsus sebesar 6,1 trilyun rupiah dan tahun depan sebesar 8,1 trilyun rupiah. Tak heran apabila salah satu media lokal menyebutkan pemerintahan Aceh kini loyo dan dinilai tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keadaan inilah mungkin yang menjadi salah satu alasan seruan mogok massal tersebut. (Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2013/08/18/dana-otsus-aceh-2014-rp-81-t). (Sumber: http://aceh.bps.go.id/) . (Sumber: http://www.analisadaily.com/news/61084/naiknya-pengangguran-di-aceh) . (Sumber: http://diliputnews.com/read/23744/angka-kemiskinan-di-aceh-masih-tinggi.html).

Selanjutnya, saya juga menilai bahwa rencana yang digagas oleh eks para kombatan Aceh ini juga menjadi sebuah “penegasan” bahwa kekuatan GAM masa lalu terbelah. Ada orang bilang bahwa kelompok yang sekarang berkuasa adalah “kelompok Malek” sementara kelompok yang menentangnya adalah “kelompok Husaini”, tokoh MP-GAM yang pernah “dibajak” oleh kelompok Malek dalam rapat tertutup sigom donya di Stavanger Norwegia 2002 lalu. Metamorfosis dari terbelahnya kekuatan ini semakin nyata dengan terbentuknya polarisasi kekuatan politik lokal Aceh, yaitu Partai Aceh (PA) yang saat ini berkuasa dan Partai Nasional Aceh (PNA) yang digawangi oleh Drh. Irwandi Yusuf, mantan Gubernur Aceh. Perseteruan internal ini diperkirakan akan semakin membesar dari hari ke hari khususnya menjelang pemilu 2014 mendatang. Riak-riak “kecil” sudah mulai terjadi di Aceh saat ini, mulai dari intimidasi, kekerasan, teror hingga pembunuhan berencana. (Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2013/01/03/104-kasus-kekerasan-di-aceh). (Sumber: http://atjehlink.com/tgk-ilyas-sutradara-pembunuhan-cekgu/). (Sumber: http://theglobejournal.com/kriminalitas/terkait-pembakaran-mobil-bacaleg-pna-polisi-sudah-olah-tkp/index.php).

Bagi saya, kelompok apapun yang berkuasa, harus melayakkan dirinya sebagai pengemban amanah rakyat dengan cara berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik bagi rakyatnya. Aksi mogok massal yang direncanakan oleh AAA dan para eks kombatan juga bagi saya tidak akan berpengaruh besar bagi rakyat Aceh apalagi bagi perbaikan Pemerintah Aceh sekarang. Yang diperlukan sebenarnya bukanlah aksi-aksi semacam itu namun adanya reformasi total birokrasi Aceh saat ini yang berkecenderunagn korup dan tidak fokus dalam mengurusi persoalan-persoalan rakyat. Siapa pelakunya? Semua rakyat Aceh. Kedewasaan dalam menentukan pilihan dan menterjemahkan hak politiknya agar tidak dengan mudah termanipulasi baik oleh uang maupun tindakan-tindakan anarkis seperti intimidasi dan teror. Harapannya tentu memperoleh pemimpin Aceh yang layak dan pantas serta memiliki nurani yang tulus mengabdi bagi rakyatnya.

Sementara itu persoalan perpecahan internal dalam tubuh para eks kombatan, sudah semestinya dimulai dengan saling memaafkan, islah istilahnya dalam Islam. Bukan untuk menyatukan perbedaan namun menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti halnya pernah disampaikan oleh tokoh MP GAM, Dr. Husaini Hasan, bahwa diperlukan satu upaya rekonsiliasi bersama untuk membangun Aceh pasca penandatanganan kesepakatan damai antara Pemerintah RI-GAM. (Sumber: http://aceh.tribunnews.com/2013/09/28/dr-husaini-hasan-aceh-butuh-rekonsiliasi). Semoga Aceh dapat selalu menjaga perdamaian ini.

Rafli Hasan