Politik di masa Kekaisaran Turki Utsmani, yang berlangsung dari abad ke-13 hingga awal abad ke-20, memiliki beberapa aspek penting. Salah satu yang barangkali akan selalu diingat sejarah adalah berhasilnya penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih pada tahun 1453, Turki berkembang kemudian menjadi salah satu imperium yang "disegani" dunia. dahsyatnya gelombang renaissance di Eropa, transformasi Turki yang sebelumnya merupakan simbol dari satu imperium ortodoksi politik Islam nyatanya mau tak mau bergumul sedemikian rupa dengan ide-ide renaissance yang berkembang di Eropa.
Pada tahun 1924 puncak dari akumulasi itu terjadi, perubahan sistem pemerintah menjadi Republik yang digagas oleh seorang yang kemudian dikenal sebagai "Bapak Republik Turki" Mustafa Kemal Attarturk, sekularisme yang ia bawa membawa Turki pada gelombang revolusi besar-besaran dalam perjalanan sejarahnya, perubahan itu terjadi secara massif dalam pelbagai bidang westernisasi, sekularisasi, dan memisahkan secara mutlak urusan agama dan negara, hingga puncaknya penghapusan sistem khilafah.
kemunculan Mustafa Kemal Ataturk dengan sekularismenya menandai berakhirnya imperium besar Islam terakhir di dunia, ia juga merupakan titik balik sejarah kehidupan sosial-politik Turki hingga kini.
Belakangan ditengah menguatnya budaya sekuler masyarakat Turki, kelompok yang dianggap sebagai kelompok Islamis kembali bangkit dalam kancah politik Turki, adalah Recep Tayyib Erdogan seorang pemimpin Turki yang sebagain orang menganggapnya sebagai "Neo-Usmani".
Politik di masa Kekaisaran Turki Utsmani
Sistem Pemerintahan: Kekaisaran Turki Utsmani adalah negara yang berbentuk monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Sultan. Sultan merupakan pemimpin politik dan spiritual negara ini. Ia memiliki otoritas mutlak dalam mengambil keputusan politik dan hukum negara.
Struktur Pemerintahan: Pemerintahan Turki Utsmani memiliki struktur yang kompleks. Pada tingkat puncak, Sultan adalah kepala negara dan penguasa tertinggi. Di bawah Sultan, terdapat Dewan Agung atau Divan Agung yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi dan penasihat Sultan. Dewan Agung bertanggung jawab dalam mengurus kebijakan pemerintahan dan administrasi negara.
Sistem Hukum: Sistem hukum di masa Turki Utsmani didasarkan pada hukum Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, terdapat juga hukum adat yang berlaku di daerah-daerah tertentu dalam kekaisaran.
Sistem Administrasi: Kekaisaran Turki Utsmani terbagi menjadi wilayah-wilayah administratif yang disebut eyalet atau provinsi. Setiap eyalet dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh Sultan. Gubernur bertanggung jawab dalam mengatur administrasi dan menjaga ketertiban di wilayahnya.
Diplomasi dan Perluasan Wilayah: Turki Utsmani adalah kekaisaran yang secara bertahap memperluas wilayahnya melalui serangkaian penaklukan militer. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa dan Timur Tengah serta melakukan perjanjian dan perang dengan berbagai kekuatan regional.
Minoritas Etnis dan Agama: Kekaisaran Turki Utsmani memiliki populasi yang beragam, termasuk banyak kelompok etnis dan agama. Pada awalnya, mereka mengadopsi kebijakan toleransi terhadap minoritas agama, seperti Kristen dan Yahudi. Namun, semakin lama, perubahan politik dan peningkatan ketegangan sosial mengakibatkan perlakuan yang berbeda terhadap minoritas tersebut.
