Mohon tunggu...
Rafiqrh
Rafiqrh Mohon Tunggu... Mahasiswa - Kolektif Absolut

GhostBoster

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Negara: Efektivitas Organisasi FPI dalam Demokrasi

15 November 2021   11:33 Diperbarui: 15 November 2021   12:06 308
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Maraknya kejadian yang terjadi dalam waktu dekat memberikan pesan bahwa terdapat paham -- paham yang bertentangan dengan pancasila yang salah satunya mendirikan negara khilafah atau negara islaman. Hal ini tentunya menjadi perdebatan panjang sebab kemerdekaan Indonesia diraih bukan semata -- mata di bangun atas satu golongan saja akan tetapi kemerdekaan dapat di raih dengan mudah atas kerja sama gotong royong antara berbagai elemen masyarakat yang tidak memandang suatu ras, agama atau suatu golongan apa pun, sehingga akan tidak elok jika Indonesia di sebut sebagai Negara Indonesia.

Pada hakikatnya antara politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam/syari'ah dikatakan oleh Abdul Qadir adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan- ketentuan Islam, (2003:16). Politik Islam merupakan aktivitas Politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah- istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai (Nasiwan, 2003:101).

Artinya bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada, Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat. Secara pandangan penulis bahwa keterlibatan Islam dalam berpolitik tentunya memberikan berbagai macam stigma baik positif maupun negatif. Melihat lebih jauh ke belakang mengenai pemikiran Nietzsche yang terkenal yaitu ' Tuhan Sudah Mati ' pemikiran ini lahir dengan kritikan yang diberikan kala itu akibat maraknya kaum religius yang berusaha menggunakan identitas agamanya demi kepentingan politik pribadinya sehingga hal ini dinilai telah mencederai nilai -- nilai agama yang dianut serta Nietzsche menganggap bahwa manusia lah yang menyebabkan pembunuhan terhadap Tuhan. 

Alhasil masyarakat akan menggeser eksistensi Tuhan dengan menghadirkan Tuhan -- Tuhan lain dalam hidupnya, terutama saat agama dicampur adukkan dengan kepentingan politik guna mencapai kekuasaan sehingga agama pun kehilangan keasliannya dan wajah Tuhan pun tak lagi nampak dalam hati dan pikiran tiap orang. Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya muslim tentunya tak lepas dengan hadirnya berbagai elemen masyarakat baik organisasi atau lembaga yang terbentuk berlandaskan nilai -- nilai Islam yang mendominasi. 

Seperti salah satu contohnya yaitu Dengan lahirnya ormas FPI memberikan dampak yang cukup luas terhadap dinamika perpoitik di Indonesia. 

Seolah ormas FPI ini diperalat atau ikut turut terlibat dalam memberikan dukunganuntuk mencapai kekuasaan dalam menduduki jabatan di pemerintahan, mulai dengan adanya dukungan massa politik identitas yang terjadi pada pilkada DKI tahun 2017 membuat lawan politiknya yang kala itu Anies Baswedan mengambil kesempatan dalam memperoleh suara melalui ormas FPI yang mayoritas umat muslim, ketika itu FPI sangat berperan penting dalam mewakili suara rakyat seluruh umat muslim yang ada di berbagai daerah sehingga mengakibatkan tumbangnya Ahok dalam kontestasi pemilu tersebut. Kemudian, kejadian yang akhir -- akhir ini terjadi antara polisi dengan ormas FPI dan Habib Rizieq mengakibatkan kegaduhan yang sangat berdampak luas di berbagai daerah khususnya di Jakarta. 

Hubungan yang tidak harmonis terjadi berawal dengan adanya masalah yang terjadi pada Tahun 2001 yang melakukan Demo Anti Amerika Serikat ketika itu beliau berorasi di depan pendukungnya yang diduga telah menghasut, menghina serta menyebarkan kebencian kepada pemerintah dan kepolisian. Selain itu, pada tahun 2002 FPI diduga telah melakukan penghasutan hingga pengrusakan tempat hiburan dan pada tahun 2008 diduga menjadi otak pengeroyokan di Monas yang dilakukan oleh FPI. Kemudian, tahun 2017 terlibat adanya dugaan chat mesum yang dilakukan oleh Habib Rizieq kepada Firza, namun seiring berjalannya waktu kasus ini tidak dilanjutkan kembali serta pada tahun yang sama pula beliau terlibat kasus penghinaan pancasila dan yang terakhir kasus kerumunan massa tahun 2020 pasca kepulangan beliau dari Arab Saudi di massa pandemic covid -- 19, beliau mengadakan berlangsungnya acara pernikahan putri rizieq yang dilaksanakan di Petamburan sehingga hal ini dinilai telah melanggar protocol kesehatan dengan di hadiri kurang lebih 10.000 orang. 

Tentunya hubungan yang tidak harmonis ini telah terjadi cukup lama dengan adanya Ormas FPI ini sering terlibat bermasalah dengan pihak kepolisian, sehingga apa yang telah terjadi pada akhir -- akhir ini tentunya memiliki latar belakang yang jelas bahwa kemudian gerakan ormas ini ada kemungkinan segala aksi dan gerakan yang dilakukan dapat ditunggangi oleh oknum -- oknum atau elit politik yang memiliki kepentingan di masa pandemic guna
mencari eksistensi dan popularitas dalam mencari suara dukungan dalam masa kontestasi pemilu tahun 2024. Kedatangan beliau pun juga patut dipertanyakan dengan lama masa perjalanan beliau keluar negeri yang cukup lama mengakibatkan beberapa kasus permasalahan yang melibatkan dirinya menjadi terabaikan, artinya kepergian beliau ketika itu memang ada kepentingan pribadi yang darurat atau memang ada unsure kesengajaan dalam menghilangkan jejak permasalahan dan menghindar dari pertanggung jawaban. 

Kemudian, bentrok yang terjadi antara polisi dan FPI lalu yang menewaskan enam orang diduga pendukung beliau membuat semakin tidak harmonis keduanya ketika itu seharusya beliau menghadiri panggilan yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan, namun beliau seolah tidak koperatif dalam pergi untuk tidak menghadiri panggilan tersebut. Terlebih adanya pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian akan terjadi ancaman yang dilakukan oleh FPI kepada pihak kepolisian dan di dukung dengan alat bukti berupa senjata api dan senjata tajam.

Aparat dituntut oleh rakyat untuk bersikap profesional dalam melaksanakan hukum positif yang objektif. dan aparat pun diharapkan agar tidak merusak rasa keadilan rakyat dalam upaya penegakkan hukum. selama berjalannya kasus ini terjadi insiden penguntitan aparat dan berakhir dengan meninggalnya 6 orang laskar FPI pengawal HRS yang menuai kritik dari aktivis dan organisasi pro demokrasi dan HAM. HRS dan FPI yang berkomitmen untuk menempuh jalur hukum mendapat apresiasi dari fraksi PKS. HRS dan beberapa tersangka lainnya bersedia memenuhi panggilan polisi. fraksi PKS terus mengawal kasus ini. dan sehubungan dengan meninggalnya 6 laskar FPI, fraksi pks meminta kapolri untuk melakukan klarifikasi dan mendorong agar membentuk tim untuk mencari fakta independen termasuk investigasi melalui komnas HAM. selain itu, ketua fraksi PKS DPR juga meminta pemerintah agar segera merespon situasi ini dengan bijaksana dan berdasarkan analisis secara komprehensif.

Tentunya hubungan yang tidak harmonis ini telah terjadi cukup lama dengan adanya Ormas FPI ini sering terlibat bermasalah dengan pihak kepolisian, sehingga apa yang telah terjadi pada akhir -- akhir ini tentunya memiliki latar belakang yang jelas bahwa kemudian gerakan ormas ini ada kemungkinan segala aksi dan gerakan yang dilakukan dapat ditunggangi oleh oknum -- oknum atau elit politik yang memiliki kepentingan di masa pandemic guna mencari eksistensi dan popularitas dalam mencari suara dukungan dalam masa kontestasi pemilu tahun 2024. Kedatangan beliau pun juga patut dipertanyakan dengan lama masaperjalanan beliau keluar  negeri yang cukup lama mengakibatkan beberapa kasus permasalahan yang melibatkan dirinya menjadi terabaikan, artinya kepergian beliau ketika itu memang ada
kepentingan pribadi yang darurat atau memang ada unsure kesengajaan dalam menghilangkan jejak permasalahan dan menghindar dari pertanggung jawaban. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun