Pada sisi lain, terorisme juga jadi bagian ancaman Pilkada. Kesigapan Polri mengamankan jalannya Pemilu 2019 dengan menangkap kurang lebih 29 terduga teroris yang dilakukan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror. Mereka merencakan melakukan serangan bom pada 22 Mei 2019.
Kaitannya dengan hoax, pelaku teroris gencar membangun jejaring di media sosial. Sarana informasi itu digunakan untuk menghegomoni netizen agar tidak ikut dalam hari pemungutan suara. Bahkan hegomoni juga dimaksudkan menimbulkan kekacauan karena persoalan daftar pemilih.
Penyebaran konten berbau kebencian kebencian, entah kepada kandidat maupun negara, dimungkinkan terjadi selama pengawasan tidak efektif. Belum  lagi konten yang dilontarkan berbau doktrin ketidakyakinan atas metode "pemilihan langsung" sebagai solusi melahirkan pemimpin sebagaimana pemahaman mereka tentang pemimpin dan negara.Â
Berdasarkan laporan We Are Social pada 2020, pengguna media sosial berjumlahnya 175,4 juta jiwa. Di mana sebagian besar dari pengguna sosial adalah kaum milenial dan disebut juga sebagai kelompok yang banyak mengakses berita politik menurut survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2019.Â
Hasil survey itu menunjukkan 60,6 persen warga Indonesia telah mengakses berita politik melalui jaringan media sosial. Entah terpengaruh atau tidak, namun yang pasti anak muda ini sangat mudah termakan hoax isu politik. Paling tidak, ada potensi golput terjadi.
Antisipasi Sejak Dini Â
Betapa besar ancaman Pilkada menjadi perhatian penting bari pemerintah dan instansi keamanan. Perlu ada koordinasi proaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendeteksi dan mengantisipasi titik kerawanan Pilkada. Hal ini perlu segera dilakukan demi menjaga pilkada bisa tetap berjalan lancar, aman, damai, dan demokratis.
Kondisi sosial masyarakat yang cukup dinamis dibarengi tingginya tensi politik antar kandidat, bisa saja membuat tingkat kewaspadaan menjadi longgar, bahkan sangat longgar. Komitmen mengamankan jalannya Pilkada bisa saja sia-sia.
Perlu ada kebijakan strategis untuk menekan terjadinya kerawanan Pilkada. Paling tidak, kebijakan ini bisa diberlakukan untuk pesta demokrasi selanjutnya dengan harapan Pilkada melahirkan pemimpin sebagaimana mestinya. Indonesia pernah merasakan kesuksesan pemilihan umum yang aman Pemilu 1955 dan 1998. Meskipun berbeda karakter, tapi sisi kerawanan tidak jauh berbeda.
Pelibatan Aktivis OrganisasiÂ
Ada baiknya melibatkan aktivis organisasi. Sejatinya interaksi mereka cukup dinamis dengan masyarakat. Apalagi kehadirannya mudah diterima dengan baik sebagai kelompok intelektual muda.Â
