Kemelut Perempuan dalam RUU Omnibus Law Ciptaker

Pada saat I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga  dilantik sebagai Menteri PPPA periode 2019-2024 pada Rabu 23 Oktober 2019, terungkap bahwa dirinya memiliki passion di isu ekonomi dan pembangunan, bukan di isu gender. Isu turunannya adalah pemberdayaan perempuan dalam dunia wirausaha. 

Katanya, passion itu membuat otaknya mulai jalan. Kalau diluar dari itu, berarti otaknya tidak jalan? Kan aneh....

Sebagai instansi khusus mengurusi perempuan dan anak, bagi Bintang, tugas kementeriannya yakni meningkatkan peran ibu dalam pendidikan terhadap anak dalam sebuah keluarga.

 Harapan besar, penurunan angka kekerasan dan pencegahan pernikahan dini bisa tercapai. Melihat isi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, bukankah itu pemicu lahirnya kekerasan perempuan? 

Beginilah kemelut RUU Omnibus Law Cipta Kerja saat ini. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya Presiden Joko Widodo mengungkapkan konsep itu saat Pilpres 2019. Meskipun positif, namun jangka waktu saat diungkapkan dengan realisasinya cukup dekat. 

Kita patut curiga, mungkin tidak ada kajian ilmiah mengapa hak perempuan harus ditiadakan dalam "undang-undang sapu jagad" itu. 

Sekali lagi, ini bukan upaya mencari kesalahan pemerintah. Tapi ini kritik agar mereka juga sadar perempuan adalah makhluk yang patut dihargai hak-haknya. Kita perlu mendukung selama RUU Omnibus Law Cipta Kerja memberikan akses lebih baik dari aturan yang sebelumnya. 

Namun, selama itu tidak ada sama sekali, bahkan sedikitpun itu tidak ada, jangan menyalahkan perempuan sibuk berdemonstrasi daripada mendukung program pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, sebagaimana passion Menteri PPA.