Setelah Pertemuan di Menteng, Bagaimana dengan PKS?

"Akan bergabungnya Partai Gerindra di kabinet Jokowi membuat PKS bekerja sendirian"

Sungguh situasi kurang mengenakkan setelah 3 tahun lamanya Gerindra tampil sebagai oposisi pada tiga pemerintahan sebelumnya. Pikiran masyarakat perlahan-lahan terbuka akan Indonesia yang sebenarnya ketika dua kutub politik memainkan peran.  

Bagaimana masa depan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun akan datang? Pijakan berfikir tiga tahun lalu tak lagi relevan digunakan saat ini setelah Prabowo Subianto bertemu Joko Widodo di MRT dan Megawati Soekarno Putri pada 24 Juli 2019. Dua pertemuan itu kemudian merubah pandangan akan konsistensi oposisi lima tahun akan datang.  

Jika benar Koalisi plus-plus menjadi pintu bagi  parpol baru bergabung dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lalu Partai Gerindra melalui Prabowo Subianto menyambutnya dengan sinyal positif, masyarakat sudah mulai memprediksi bagaimana masa depan demokrasi Indonesia.  

Dalam posisi ini, Joko Widodo sebagai pemegang hak Prerogatif menyusun kabinetnya, tentu dilematis memiluh antara membangun pemerintahan sesungguhnya atau pemerintahan koalisi. Tampaknya memilih membangun pemerintahan sesungguhnya yang diterjemahkan dalam koalisi plus-plus. 

Menurut Juru Bicara TKN, Arya Sinulingga ternyata bukan hanya Partai Gerindra yang berpeluang bergabung. Setidaknya ada PAN dan Demokrat disebut-sebut berkeinginan bergabung dalam pemerintahan lima tahun akan datang. Namun Partai Gerindra diprediksi paling kuat bergabung dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Isu bergabungnya Partai Gerindra, PAN dan Demokrasi berlanjut pada konsolidasi pembagian kursi. Dua jatah kursi menteri untuk Partai Gerindra bakal jadi pembahasan panjang. Bahkan ada wacana kursi MPR di dalamnya. Analisis itu sepandangan dengan Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes memandang  andaikan Jokowi menggandeng Gerindra ke dalam koalisi, maka ada dua kesepakatan yang dinilai paling masuk akal, yakni kursi kabinet dan komposisi pimpinan MPR.  

Khusus untuk kursi kabinet, PAN menyodorkan formulasi  55 - 45 persen untuk kabinet lima tahun Joko Widodo-Ma'ruf Amin.  Kalau Partai Demokrat belum diketahui, entah tetap mendorong Agus Harimurti Yudhoyono atau ada yang lain.  

Dari tiga partai itu, tidak ada satupun elit politik dua kubu itu mewacanakan posisi untuk PKS. Kenapa? Padahal PKS sendiri menjadi partai paling setiap mendampingi Partai Gerindra sebagai kelompok oposisi. Jika setia, pasti ikut apa kata Prabowo Subianto. Tapi faktanya berbeda.  

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam diskusi 'Utak-atik Manuver Elite' di Resto D'Consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2019) telah menyarankan Prabowo Subianto tetap menyatakan diri sebagai oposisi kepada Jokowi. Baginya oposisi itu baik untuk masa depan demokrasi, terutama pemerintahan lima tahun mendatang.