Kabut HAM, Kabut PKI?

Berita-berita sekitar kesiapan para Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) menghadapi putaran pertama debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mulai menyebar. Pers, pengamat dan masyarakat mulai meraba-raba bagaimana kedua Capres dan Cawapres menjawab berbagai macam pernyataan yang dilontarkan antar satu sama lain. Dalam debat perdana 17 Januari 2019 nanti, akan mengambil tema tentang hukum yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Korupsi dan Terorisme.

Saat ini, isu HAM sedang ramai diperbicangkan, efeknya sedang berjalan. Menganalisa efek yang berlompatan setelah pernyataan Koordinator  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani tentang harapan adanya pandangan dan langkah yang dilakukan terhadap eks Keluarga Partai Komunis Indonesi (PKI) dalam debat, yang masih pro-kontra, akan membawa kita pada pengetahuan tentang apa yang akan diberikan kepada mereka.

Pandangan ini didasari keperihatian kepada kelompok minoritas yang kerap mengalami mengalami tindakan yang kurang mengenakkan di Indonesia. Ada harapan kedepan Capres dan Cawapres jika terpilih mampu memberikan pemenuhan HAM kepada mereka.

Menyinggung keluarga eks PKI memang itu luar kontek ideologi dan organisasi. Konteks organisasi, sejak dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, otomatis PKI bubar berdasarkan kekuatan hukum. Namun pemahanan, ideologi serta ajaran PKI masih terus ada, baik disalurkan dalam sebuah diskusi kecil-kecilan maupun dalam buku-buku yang saat ini sedang diburu pemerintah. Segala upaya dilakukan bukan berarti masalah selesai. Efeknya jadi masalah utama hingga saat ini.

Menyinggung eks keluarga PKI, ada dua poin yang diperhatikan. Pertama, pemenuhan kebutuhan HAM karena dianggap sejarah telah selesai. Kedua beranikah pemerintah bersikap memenuhi kebutuhan HAM. Untuk poin pertama, dalam perjalanannya, pemenuhan HAM ini sudah sering dibahas dalam berbagai momentum. Begitu pula lobi-lobi sistematik menyinggung soal eks keluarga PKI. Namun lagi-lagi sejarah tidak pernah lepas dari kehidupan kenegaraan. Jika ini terus diangkat, kegaduhan akan dimulai kembali, seperti wacana sebelumnya yang sudah-sudah.

Sementara poin kedua, pro-kontra tentang eks keluarga PKI , atmosfirnya  sama seperti wacana panas dimasa lalu. Seingat saya, dalam satu ceramah, Alfan Alfian pernah mengeluarkan analisis bahwa sikap memberikan permohonan maaf kepada eks keluarga PKI sama halnya membangkitkan kembali energi akar rumput. Hal ini akan  bermuara pada lahirnya gerakan massa. Meskipun tidak sebanyak dahulu, tapi cukup menyinggung hati masyarakat yang dulunya hidup di masa itu. Selain itu, militer dan para pejuang merasa dihianati pemerintah karena sudah berpaling dari sejarah masa lalu. Begitupun para ulama, tidak sedikit dari mereka gugur Karena membela islam. Segala peristiwa penyiksaan, pembunuhan dan pembantaian, semua itu harus dipertimbangkan jika tidak ingin membuka lembaran baru kagaduhan di negeri ini.

Islampos.com

Dalam debat perdana nanti, mungkinkah Capres dan Cawapres mau menyinggung soal itu. Sebagai seorang militer, sejarah ini sangat membekas dan tidak akan terlupakan dari generasi ke generasi. Lihat saja, perburuan buku yang dilarang dalam TAP MPR terus dilakukan. Mulai dari buku tentang PKI, hingga ajaran berbau komunis tidak luput dari mata para pemburu. Apalagi untuk menyinggung soal itu, bisa dipastikan tidak akan terjadi. Lalu bagaimana dengan seorang sipil. Kedekatan dengan rakyat merupakan cara dia untuk tetap langgeng memimpin dan mendapat dukungan rakyat. Isu simpang siur tentang dirinya berasal dari keluarga PKI ternyata tidak benar.

Kedekatan dengan rakyat, isu ini rentang bagi seorang sipil. Jika memang backround keluarga tidak ada kaitannya, satu item telah selesai, kemungkinan tidak akan disinggung. Ditambah lagi istilah "gebuk" di Media makin menguatkan posisi seorang sipil untuk tidak membuka ruang kepada mereka. Tapi, kalau mau berkhianat dengan Negara, isu vital ini bisa jadi keutungan besar. Kedekatan dengan rakyat, disitu intinya. Tapi jangan lupa, resiko ini akan membuka siklus politik. Bisa jadi kebangkitan Orde baru atau kebangkitan masa lalu dengan gaya baru. 

Dua backround Sipil-militer, sama-sama punya celah untuk tidak menyinggung pemenuhan HAM kepada eks keluarga PKI. Entah ada solusi lain, kita lihat pada debat nanti.

Tribunnews.com

Selain melihat Capres dan Cawapres, enam panelis diantaranya Prof Hikmahanto Juwana, Prof DR Bagir Manan, Ahmad Taufan Damanik, Bivitri Susanti, Margarito Kamis, dan Agus Rahardjo, tidak memiliki keterkaitan dengan isu vital itu. Dari aspek hukum, kenegaraan, akademisi, saya pikir jelas posisinya. Kecuali satu, Ahmad Taufan Damanik sebagai ketua Komnas HAM kemungkinan bisa menyinggung soal itu vital itu, atau tidak menyinggung sama sekali karena beberapa pertimbangan dan alasan pribadi. Hasil kesepakatan tim kampanye masing-masing pasangan calon bersama KPU, memasukkan institusi Komnas HAM sebagai panelis.

Saya menduga, kehadiran Ahmad Taufan sengaja dititip untuk menyinggung isu vital itu dalam debat. Tugas utamanya sebagai panelis, ialah menyiapkan pertanyaan yang kemudian oleh moderator ditanyakan kepada pasangan calon. Belum diketahui, Ahmad Taufan berada di posisi mana, atau punya misi tersendiri tentang kedudukannya sebagai Ketua Komnas HAM. Sampai saat ini, kita menunggu moment debat yang disiarkan  TVRI, RRI, Kompas TV, dan RTV dan Ira Koesno sebagai moderator debat perdana. Jutaan orang menyaksikan debat, tidak terkecuali para eks keluarga PKI menaruh harapan kepada Komnas HAM. Entah apa yang akan terjadi dalam debat, kita lihat saja.