Yang terpenting, kita harus mengakui bahwa di bawah sistem pangan, ekonomi, dan politik yang dominan, hak kita untuk hidup bergantung pada apakah kita mampu membeli barang-barang yang kita butuhkan untuk bertahan hidup atau tidak. Dan untuk membeli barang-barang itu, kita menjual diri kita sendiri - waktu dan tenaga kita. Kita bukan hanya konsumen, kita adalah komoditas - nilai kita diukur dengan apa yang dapat kita tawarkan ke pasar. Kedaulatan, otonomi, dan hak pilihan telah diambil dari diri kita.
Pangan Adalah Politik
Makanan tidak muncul dalam ruang hampa makanan mewujudkan semua cara kita berhubungan dengan sumber daya, tanah, dan satu sama lain. Seringkali, narasi sistem pangan berkutat tentang tanah, tanpa menyadari bahwa petani dan masyarakat adat di seluruh dunia sering ditindas, ditangkap, dan dibunuh oleh perusahaan dan pemerintah hanya karena mereka menegaskan hak dasar atas tanah, dan hak mereka untuk menanam pangan untuk keluarga mereka, subsistensi.
Mereka digugat oleh raksasa agribisnis yang mematenkan varietas benih lokal yang telah dibudidayakan oleh masyarakat selama ribuan tahun. Mereka didorong ke dalam siklus utang oleh perusahaan yang membuat petani bergantung pada input bersubsidi, kemudian menaikkan harganya. Masalah-masalah ini tidak akan diselesaikan dengan beralih ke model pertanian baru; masalah ini akan diselesaikan dengan menegakkan hak asasi manusia dan mendistribusikan kembali kekuasaan kepada petani dan masyarakat.
Ketahanan Pangan Tidak Cukup
Wacana seputar ketahanan pangan muncul di tengah kebijakan neoliberal berupa program penyesuaian struktural, surplus dumping, dan industrialisasi. Ketahanan pangan memperlakukan kelaparan sebagai masalah apolitis dan upaya untuk memecahkan masalah dalam sistem pangan industri. Akibatnya, pendeketan yang dilakukan cenderung dipimpin oleh lembaga yang sama yang bertanggung jawab dalam memiskinkan masyarakat.
Kedaulatan pangan secara langsung fokus pada kekuasaan, mengangkat hak masyarakat untuk membentuk sistem pangan mereka sendiri - apa yang harus ditanam, bagaimana menanam, di mana menjualnya, dan berapa harganya. Sistem ini merayakan dan melestarikan pengetahuan adat dan lokal, praktik penggunaan lahan, dan mengamankan lebih dari sekadar makanan. Tidak ada ketahanan pangan yang nyata tapa kedaulatan pangan.
 Dampak Krisis Pangan Bagi Indonesia
Tragedi yang terjadi pada tahun 1997 merupakan awal dari perubahan pemerintahan di Indonesia yang sekian lama di belenggu oleh kepemimpinan Soeharto. Disisi lain perubahan yang di nanti oleh masyarakat ini tidak sesuai keinginan masyarakat itu sendiri. Betapa tidak, beberapa harga kebutuhan bahan pokok mulai tidak stabil termasuk harga 9 bahan pokok melonjak naik. Kenaikan harga ini kemudian memicu ketidak stabilan politik di Indonesia yang akhirnya mengeluarkan berbagai kebijakan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah termasuk pengadaan impor gula, daging, beras, dan beberapa pangan lainnya dirasa kurang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kebijakan pemerintah akan impor beras sebagai kebijakan pangan untuk mengatasi krisis pangan, dirasa merugikan bagi Indonesia secara terusmenerus. Hal ini didasari pada daya saing produk pangan Indonesia dirasa masih kalah jauh di banding Negara-negara Malaysia, Thailand, dan Filipina. Jika terus menerus terjadi impor beras, Indonesia nantinya akan mengalami ketergantungan terhadap Negara-negara lain, akibatnya sektor pertanian kita semakin terpuruk.1837 Pada tahun 2007-2008, harga pangan di pasar internasional kembali melonjak. Hal ini menjadi perhatian bagi Negara-negara di dunia khususnya Negara-negara berkembang untuk memberi perhatian lebih pada aspek ketersediaan pangan. Menipisnya ketersediaan pangan atau terjadinya krisis pangan akan mempengaruhi roda perekonomian Indonesia.
Selain kelaparan, dampak lain dari krisis pangan yang terjadi di Indonesia adalah ketergantungan akan impor. Saat ini Indonesia termasuk pengimpor beras terbesar dengan jumlah 2,5 juta ton beras per tahun. Selain beras juga mengimpor 2 juta ton gula dan 1,2 juta ton kedelai. Jika ini tidak secepatnya di antisipasi oleh pemerintah, maka tidak mustahil Indonesia akan mengalami seperti yang terjadi di Negara Haiti yang menjadi salah satu negara krisis pangan dengan penghasil beras produksi 170.000ton beras per tahun masih mengalami krisis pangan. Sementara Indonesia diprediksi akan mengalami krisis pangan tersebut pada tahun 2017 di 150 kabupaten/kota dari 480 kabupaten/kota di Indonesia melihat populasi penduduk yang menjadi 237 juta jiwa per 2010 serta melihat peristiwa yang terjadi di indonesia mengenai kelangkaan kedelai pada awal 2008, serta impor beras dan gula begitu juga dengan komoditi pangan lainnya.
Upaya Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Menghadapi Krisis Pangan
