Masih ingatkah anda pada kampanye “Katakan tidak pada narkoba”? Atau iklan layanan masyarakat di televisi yang menyatakan “Indonesia darurat narkoba”? Ingatkah anda Ketika presiden ke-7 mulai menjabat, salah satu Tindakan pertama yang diambilnya adalah menjalankan eksekusi mati beberapa narapidana peredaran narkotika?
Inilah yang disebut dengan “War on drugs” atau Perang terhadap narkoba, suatu kampanye internasional yang berawal dari Amerika Serikat, yang mengerahkan kekuatan hukum, bahkan militernya, untuk membersihkan negaranya dari narkoba sejak tahun 80an.
Hingga saat ini, angka kematian akibat kampanye ini di seluruh dunia diperkirakan mencapai puluhan ribu orang, baik akibat Tindakan keras aparat keamanan/kepolisian, maupun serangan retaliasi dari bandar narkoba yang memiliki persenjataan lengkap.
Di Meksiko misalnya, sejak 2006 terdapat lebih dari 40.000 orang tewas akibat pembunuhan yang berhubungan dengan kampanye “Perang melawan narkoba”, baik dari pihak pengedar, aparat keamanan, bahkan masyarakat sipil yang secara tidak langsung terlibat dalam peredaran narkoba.
Beberapa negara memiliki hukuman berat bagi pengedar narkoba. Di Filipina misalya, ribuan orang terduga pengedar narkoba tewas ditembak di sisi jalan dan perkampungan atas perintah dari presidennya Duterte, meski jika diselidiki sejumlah besar “pengedar” yang tewas tersebut hanyalah pengguna yang kedapatan membawa dosis kecil narkoba untuk digunakannya.
Lantas apakah kampanye “War on drugs” dan Tindakan keras seperti di Filipina ini berhasil membebaskan masyarakat dari narkoba? Tidak juga.
Amerika Serikat yang telah menjalankan kampanye ini sejak kepresidenan Ronald Reagan di tahun 1980an masih dilanda krisis narkoba akibat penyalahgunaan Opioid dan obat-obatan terbatas lainnya. Puluhan ribu orang tewas tiap tahunnya akibat kecanduan opioid di Amerika.
Di lain sisi, selama kepresidenan Duterte, tingkat kematian akibat penyalahgunaan narkoba di Filipina tidak menunjukkan penurunan yang signifikan.
Kedua negara tersebut mengabiskan anggaran yang besar bagi aparat keamanan dan badan intelijen, dengan hasil yang tidak bisa dibilang memuaskan
Di Indonesia sendiri, data menunjukkan bahwa sekitar lebih dari 50% narapidana lapas di seluruh Indonesia merupakan narapidana kasus narkotika.
Sementara lapas semakin penuh dengan narapidana kasus narkotika (dan dalam beberapa kasus mengalami over-kapasitas), selebritas-selebritas tingkat atas kedapatan menggunakan narkotika, pil obat-obatan yang seharusnya terbatas beredar luas di masyarakat, dan masih saja ditemukan tempat produksi narkotika dalam jumlah besar. Yang jelas, Tindakan yang telah diambil selama ini tidak berhasil menyelesaikan kunci permasalahannya, yakni penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat itu sendiri.
