Majalah khusus anggota Asosiasi Jepang- Myanmar, Hideo Watanabe yang merupakan perwakilan Perusahaan jepang terkait zona ekonomi Thilawa dan juga direktur Asosiasi Jepang - Myanmar telah bertemu dua kali dengan Min Aung Hlaing yang merupakan panglima tertingi setelah kejadian kudeta. Dalam pertemuan ini Watanabe menyampaikan rasa simpatinya ke Min Aung Hlaing dan Min Aung Hlain sekali lagi mendukung adanya proyek thilawa di bagian Mon yang telah di bahas di tahun lalu, terlebih menurut laporan Watanabe menyampaikan bahwa Min Aung Hlaing mempercayai Watanabe sebagai kunci perantara dengan militer. Adanya proyek thilawa yang menghabiskan dana bantuan sekitar 22 juta USD menjadikan alasan jepang mempertahankan posisi Myanmar dari sanksi internasional. Proyek Thilawa ini melibatkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas di Greater Yangon yang terus berlanjut hingga 2020. Selanjutnya ada proyek Pembangunan jalan termasuk jalur trotoar, kabel listrik dan kualitas aspal yang rencananya selesai di tahun 2020. Yang terakhir proyek Pembangunan Pelabuhan yang juga dibantu oleh JICA dan selesai di tahun 2020. (Thant, 2021)
Motegi berpendapat Myanmar merupakan sahabat jepang, jepang dan Myanmar juga telah bekerja sama dalam memberikan bantuan ekonomi hingga saat ini sehingga jepang percaya bahwa penyelesaian secara dialog dapat dilakukan. Respon pemerintah jepang terhadap konflik Myanmar adalah mendukung pemulihan kepemimpinan demokratis di Myanmar. Pada konfrensi pers, Katsunobu kato yang merupakan sekretaris kabinet Jepang memutuskan untuk menunggu perkembangan situasi sambil memikirkan respon yang tepat. Terkait adanya hubungan bilateral dengan Myanmar menyebabkan jepang harus berhati -- hati dalam memberikan respon terkait Myanmar
Kesimpulan
Konflik Myanmar pada tahun 2021 menimbulkan pelanggaran HAM hingga menstimulasi negara -- negara lain untuk ikut andil dalam memberikan resolusi dan bantuan. Disamping itu Jepang yang merupakan negara maju yang memiliki hubungan dekat dengan Myanmar diharuskan untuk merespon fenomena ini secara hati -- hati. Jepang dilemma pilihan antara menjaga hubungan bilateral dengan Myanmar demi kepentingan ekonomi atau menjalankan tugas sebagai negara penjunjung HAM di kancah internasional.
References
Anmita Intan Fatimah, T. K. (2023). KERJA SAMA PEMERINTAH JEPANG DAN MYANMAR DI PROYEK PENGEMBANGAN SPECIAL ECONOMIC ZONES (SEZs) THILAWA. Jurnal Pena Wimaya.
DW. (2021, 04 02). Alasan Jepang Tidak Jatuhkan Sanksi Terhadap Militer Myanmar. Retrieved from DW: https://www.dw.com/id/alasan-jepang-tidak-jatuhkan-sanksi-terhadap-militer-myanmar/a-57084011
Kasai, T. (2021, december 2). Diplomasi Jepang yang "bermuka dua" terkait isu HAM di Myanmar. Retrieved from human rights watch: https://www.hrw.org/ja/news/2021/12/03/380567
Lintner, B. (2024, May 17). Japan's 'Special Relationship' With Myanmar Has Abetted Decades of Military Rule. Retrieved from The Irrawaddy: https://www.irrawaddy.com/from-the-archive/japans-special-relationship-with-myanmar-has-abetted-decades-of-military-rule.html
Official Development Assistance (ODA). (1994). Retrieved from Ministry of Foreign Affairs of Japan: https://www.mofa.go.jp/policy/oda/summary/1994/1.html
12/1. (2022, 02 12). Retrieved from : https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2022/02/121.html
