Investasi ini diharapkan dapat memperbaiki daya saing ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing.
5. Stabilitas Politik dan Reformasi Kebijakan
Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia berhasil menjaga stabilitas makroekonomi, dengan inflasi terkendali di kisaran 3,5% (2023) dan defisit anggaran tetap di bawah 3% dari PDB.
Berbagai reformasi kebijakan, seperti Omnibus Law Cipta Kerja, bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan menarik investasi asing. Namun, efektivitas implementasi regulasi ini masih menjadi tantangan tersendiri.
Tantangan di Balik Peringkat PPP
Meski pencapaian Indonesia dalam PPP patut dibanggakan, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan:
1. Ketimpangan Ekonomi dan Kesejahteraan
Menurut laporan World Inequality Lab (2023), 10% populasi terkaya Indonesia menguasai 75% dari total aset nasional. Ketimpangan ini dapat menjadi penghambat pertumbuhan inklusif jika tidak diimbangi dengan kebijakan redistribusi yang efektif.
2. Ketergantungan pada Ekspor Komoditas
Fluktuasi harga global masih menjadi faktor yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Ketergantungan pada ekspor batubara, kelapa sawit, dan mineral membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal, terutama ketika harga komoditas turun.
3. Infrastruktur yang Tidak Merata
