Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada tahun 2023, industri kelapa sawit menyumbang devisa negara sebesar USD 28,45 miliar, atau sekitar 11,6% dari total ekspor nonmigas, sekaligus menyerap hingga 16,2 juta tenaga kerja, termasuk petani kecil . Kontribusi ini menempatkan kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Namun, di tengah potensi besar dan kontribusi yang signifikan tersebut, industri kelapa sawit sering kali menghadapi isu-isu negatif terkait keberlanjutan. Berbagai tudingan mencakup hilangnya tutupan hutan, penurunan keanekaragaman hayati (biodiversity loss), emisi gas rumah kaca, polusi, hingga kontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Isu-isu ini memicu penolakan dari negara-negara Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia, yang berdampak pada ekspor nasional. Narasi negatif tersebut dijadikan sebagai dasar kebijakan perdagangan yang cenderung mendiskriminasi dan merugikan minyak kelapa sawit (Paspi 2023).
Untuk menjawab tantangan ini, sertifikasi keberlanjutan menjadi solusi utama. Sertifikasi seperti Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) berfungsi sebagai jaminan bahwa kelapa sawit yang dihasilkan memenuhi standar keberlanjutan global. Walaupun ISPO masih bersifat wajib bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia tetapi bersifat sukarela bagi petani rakyat. Sertifikasi ini juga menjadi salah satu tolok ukur penting dalam perdagangan internasional.Â
Namun, bagaimana posisi petani rakyat di tengah tuntutan sertifikasi tersebut? Apakah sertifikasi memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan, atau justru menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi? Melalui advokasi, kita dapat memastikan bahwa petani rakyat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan ini tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka. Dengan dukungan yang tepat, sertifikasi dapat menjadi sarana pemberdayaan petani rakyat sekaligus memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.
Mengapa Sertifikasi Keberlanjutan Penting?
Sertifikasi keberlanjutan tidak hanya menjadi syarat pasar internasional tetapi juga alat untuk memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial serta mendukung ekonomi sekitar. Berikut manfaat sertifikasi bagi petani rakyat:
Akses ke Pasar Global
Sertifikasi membantu produk kelapa sawit dari petani rakyat diterima di pasar internasional yang semakin ketat terhadap praktik keberlanjutan yang pada akhirnya akan mencukupi permintaan pasar global akan produk kelapa sawit yang berkelanjutan.Peningkatan Praktik Pertanian
Proses sertifikasi melibatkan edukasi dan pendampingan, yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas hasil panen petani.-
Dukungan Lingkungan dan Sosial
Praktik pertanian berkelanjutan membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara petani dan komunitas. Memastikan Keberlanjutan Usaha
Praktik seperti Good Agricultural Practices (GAP) membantu petani dalam memanfaatkan sumber daya secara efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan hasil produksi tanpa perlu ekspansi lahan. Dengan mengelola kebun secara optimal, petani dapat menjaga produktivitas dalam jangka panjang.Legalitas dan Sertifikasi yang jelas
Legalitas lahan dan sertifikasi seperti ISPO membantu petani memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menghindari konflik hukum, dan memperoleh akses yang lebih baik ke pasar lokal dan internasional. Sertifikasi memberikan jaminan bahwa hasil sawit memenuhi standar keberlanjutan yang diakui secara global, membuka peluang pasar baru yang lebih luas.
