Kabinet Merah Putih Harapan Baru bagi Indonesia atau Hanya Sebatas Pemenuhan Janji pada Partai?

Pelantikan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden gibran Rakabuming Raka pada tanggal 20 Oktober 2024 menjadi momen bersejarah pada era reformasi.

 Melalui perubahan UU no 61 tahun 2024 mengenai penghapusan batas jumlah kementerian dan hak prerogatif yang dimiliki presiden untuk menetapkan menteri, kabinet Presiden Prabowo menjadi paling "gemuk" pada era reformasi dengan total 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri, dan 59 wakil menteri total. Kabinet Merah Putih mengikutsertakan 109 pejabat menjadi ambisi politik yang memiliki potensi memberikan berbagai tantangan yang baru. 

Sepanjang sejarah, kabinet dengan jumlah kementerian terbanyak yang terjadi pada era reformasi adalah pada saat pemerintahan Presiden B.J. Habibie dengan jumlah 37 menteri. Pada era Presiden Gus Dur pada Kabinet Persatuan Nasional totalnya menjadi 36 kementerian. Kabinet Gotong Royong oleh Presiden Megawati sebanyak 33 kementerian, sementara kabinet yang dibentuk oleh Presiden SBY dan Jokowi berjumlah 34 kementerian. 

Kabinet Merah Putih memecahkan rekor jumlah kabinet paling besar dengan jumlah 48 kementerian akibat ditetapkannya UU No. 61 tahun 2024. Peraturan ini menyatakan bahwa jumlah seluruh kementerian yang dibentuk oleh presiden yang menjabat dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah sang presiden. 

Dalam sejarah, Kabinet Merah Putih hanya berada di posisi kedua terkait jumlah menteri dalam kabinetnya dibelakang Kabinet Dwikora II atau yang lebih dikenal sebagai "Kabinet 100 menteri" yang dibentuk untuk merespon krisis sosial, keamanan, dan ekonomi yang disebabkan oleh pemberontakan G30S PKI tahun 1965. 

Kementerian dalam Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang sentral dalam mengatur pembangunan baik infrastruktur maupun terkait perekonomian dalam berbagai proyek pengembangan nasional. Setiap kementerian memiliki fungsi yang spesifik pada bidang kementerian tersebut. 

Kabinet Merah Putih memiliki jumlah menteri yang besar dengan tujuan yang jelas yaitu mengakomodasi kepentingan politik. Efisiensi dari besarnya kabinet merah putih menjadi pertanyaan besar. Apakah kementerian baru yang merupakan pecahan kementerian sebelumnya dapat memiliki spesifikasi pembangunan yang membuahkan hasil maksimal atau hanya akan membebani sistem administrasi yang sudah banyak terbebani. 

Potensi kinerja dan keberhasilan

Pembentukan kementerian baru untuk lebih spesifik dalam mengatur pembangunan bisa menjadi solusi dalam memaksimalkan laju pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo bahwa kabinet yang besar diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. 

Optimalisasi tugas-tugas kementerian diperlukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam upayanya untuk menunaikan janji kampanye yang telah diberikan kepada masyarakat, seperti contohnya janji makan siang gratis kepada pelajar-pelajar seluruh Indonesia dan melanjutkan pembangunan IKN.

 Kabinet yang besar memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi pembangunan karena pembagian tugas masing-masing kementerian menjadi lebih optimal dan terfokuskan pada bidangnya masing-masing. 

Optimalisasi tugas-tugas dengan memecah satu kementerian menjadi beberapa kementerian yang lebih spesifik dalam melaksanakan tugasnya dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Pembagian tugas yang spesifik memungkinkan masing-masing menteri dapat sepenuhnya fokus pada bidangnya seperti 100% hanya pada pendidikan tanpa harus fokus pada bidang lain yang masih memiliki pengaruh pada kementerian tersebut. 

Tantangan Kabinet Merah Putih

Meskipun kabinet yang besar memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, terdapat berbagai tantangan yang muncul dari besarnya struktur tersebut. Kompetensi para menteri dalam menjalankan tugas menjadi pertanyaan yang menarik. Penunjukan beberapa ketua umum partai politik dalam kabinet dapat dilihat sebagai bentuk politik akomodatif dari Presiden Prabowo. 

Banyak pihak berpendapat bahwa langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas politik dan dukungan partai, meskipun mungkin mengorbankan kriteria kompetensi yang diperlukan pada tiap posisi menteri. Apakah pengangkatan menteri ini benar-benar didasarkan pada keahlian atau sekadar balas budi atas dukungan selama pemilu? Seringkali, pemilihan anggota kabinet oleh presiden hanya mempertimbangkan kepentingan partai untuk menjaga stabilitas dukungan politik.

Penetapan seorang menteri tanpa latar belakang di bidangnya dapat menjadi masalah besar bagi kinerja kementerian tersebut, bahkan dapat menjadi peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan jabatan demi kepentingan pribadi. 

Menetapkan seorang menteri yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya ibarat menyuruh seorang tukang bangunan untuk melakukan operasi bedah jantung pada pasien yang terkena serangan jantung. Terlepas dari segala usaha, hasil yang diharapkan sulit tercapai karena ketidakmampuan dalam bidang tersebut.

Sangat disayangkan apabila Presiden Prabowo memilih menteri di kabinet besarnya hanya demi menjaga dukungan partai-partai dibandingkan memilih seseorang yang benar-benar kompeten dalam aspek logistik dan administrasi. Efektivitas serta kinerja menteri sangat bergantung pada kemampuan Prabowo dalam memastikan para menteri mampu menjalankan tugasnya dengan baik. 

Presiden perlu menjaga koordinasi dan komunikasi dengan para menteri, sekaligus memastikan kerjasama yang baik antar menteri serta antara menteri dan presiden. Pemisahan beberapa kementerian serta penggabungan lainnya akan menuntut adaptasi dari para menteri dalam menyesuaikan diri dengan tanggung jawab mereka

Kinerja dari menteri selama tahun-tahun awal pada kabinet Merah Putih dapat diperkirakan tidak akan maksimal seperti yang diharapkan. Beban administratif kabinet yang gemuk juga menjadi satu tantangan yang tampaknya sepele tetapi memiliki dampak yang sangat besar pada efisiensi dan kinerja dari kementerian-kementerian. Perubahan struktur kementerian menuntut waktu dan anggaran tambahan. Jumlah staf dan pegawai pada kementerian perlu ditambahkan dan diisi oleh orang-orang yang kompeten dalam konteks administratif, suatu proses yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. 

Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo memberikan banyak potensi dalam proyek pembangunan nasional Indonesia selama 5 tahun kedepan walaupun kabinet tersebut memiliki banyak tantangan. Banyak yang diharapkan oleh masyarakat pada kabinet baru Indonesia untuk semakin memaksimalkan pembangunan secara merata di Indonesia. 

Menteri yang diangkat oleh Presiden Prabowo harus memiliki komitmen dan visi yang besar bahwa mereka tidak hanya bekerja sebagai ASN melainkan mereka merupakan para pelayan rakyat yang telah berjanji untuk memberikan segalanya bagi kejayaan NKRI.