8. Kurangnya Sarana dan Prasarana dikantor Desa dan banyaknya kantor Desa yang masih belum ideal.
Transparansi, Penyalahgunaan, dan Akuntabilitas
Dalam rangka mengatasi masalah pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, BAKN DPR RI mendorong agar pemerintah memaksimalkan peran kementerian yang berkaitan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keuangan desa. Upaya tersebut mencakup penguatan sinergi dan koordinasi antara berbagai regulasi melalui Surat Keputusan Bersama, serta pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi dengan aplikasi desa lainnya.
"Dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Anggota BAKN DPR RI Sartono). Penting diingat Permasalahan Dana Desa dan pengelolaannya, bahwa Dana Desa merupakan instrumen yang sangat penting dalam pembangunan desa. Namun, tantangan yang ada dalam pengelolaan Dana Desa harus diatasi dengan cermat. Pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mendukung pembangunan infrastruktur yang bermanfaat. Dengan mengatasi masalah pengelolaan dengan tepat, Dana Desa memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi desa-desa di seluruh negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, peran pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menjadikan Dana Desa sebagai instrumen yang efektif dan berkelanjutan dalam memajukan desa-desa di Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
