Mempertemukan Konsepsi Tan Malaka dan Tjokroaminoto dalam Tatanan Indonesia Merdeka Baru

Beberapa bulan ke depan, Republik Indonesia akan berumur 75 tahun. Usia yang tidaklah muda lagi. Tepat pada 17 Agustus 2020, genaplah secara formal kita menghirup udara kemerdekaan selama 27.375 hari.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, dan ini lagi-lagi merupakan pertanyaan klasik, benarkah rakyat Indonesia telah benar-benar merdeka sejati-jatinya merdeka?

Pertanyaan ini menjadi lebih relevan, disaat rakyat Indonesia sedang berjibaku, berjuang, melawan pandemi covid-19 yang tengah meluluhlantakkan dunia, termasuk Indonesia.

Mengapa pandemi covid-19 menjadi amat memiliki relevansi dengan rasa kemerdekaan rakyat Indonesia saat ini? Karena pada akhirnya, kebijakan negara terkait pencegahan penyebaran covid-19 bersinggungan erat dengan ketahanan kehidupan rakyat sekecil-kecilnya dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Bukan saja dari bahaya kematian wabah covid-19 tetapi juga dalam mempertahankan kehidupan ekonomi mereka, sesuatu yang tidak kalah menakutkannya karena juga dapat mengakibatkan kematian massal karena kelaparan.

Kebijakan negara, terkait social distancing, baik pusat maupun daerah, yang kemudian juga membatasi aktivitas-aktivitas lain, termasuk juga untuk bekerja dan berekonomi, melahirkan pula ancaman maha dahsyat.

Betapa tidak, akibatnya, sektor industri kecil menengah dan sektor pekerja non formal langsung mendapatkan dampak serius. Padahal dari sektor itu saja, ada puluhan juta rakyat yang menggantungkan nafkah bagi diri dan keluarganya.

Di sisi lain, negara sedang menghadapi jumlah angka kematian akibat covid-19 yang juga mengkhawatirkan, sehingga kemudian dipandang harus memberlakukan beberapa kebijakan pembatasan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk mencegah penyebaran dan berpindahnya virus covid-19.

Kita pada akhirnya terbukti tidak siap, bukan hanya tidak siap menghadapi pandemi covid-19 yang mematikan, tetapi juga tidak siap menjaga ketahanan ekonomi rakyat. Suatu nilai dasar yang sesungguhnya selama ini berdiri diatas kepemimpinan nasional (yang  berganti berulang) yang juga rapuh dan melemahkan rakyat.

Hari ini, dimana-mana gaduh. Rakyat teriak sulit makan mulai terjadi dibanyak tempat. Tingkat kriminalitas meningkat tajam. Rasa keamanan rakyat terancam.

Apakah ini semua karena covid-19 semata? Pertanyaan ini layak kita pertegas agar kita tidak tersesat arah, agar kita tidak terkelabui oleh fatamorgana kesejahteraan rakyat semu yang selama puluhan tahun merdeka dijejali oleh kekuasaan kepada rakyat.

Pandemi covid-19 pada akhirnya hanyalah pembuka tabir, betapa rakyat kita sesungguhnya masih teramat miskin, betapa negara juga tidaklah siap menyelamatkan rakyat, bukan dari bahaya pandemi saja, tetapi juga dari bencana kelaparan yang menghampar didepan mata. Negara ini terancam gagal. Dan ini tidak datang mendadak.

Tahun demi tahun kita lewati sebagai rakyat bangsa, pemimpin datang silih berganti, politisi muncul dan pergi, rakyat tetaplah miskin. Rakyat masih harus berjuang antara hidup dan mati hanya untuk sekedar mencari penghidupan. Mereka masih jauh dari perlindungan keamanan dan perlakuan hukum dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

Rakyat tetaplah saja pihak yang tersudutkan oleh sistem kekuasaan yang memiskinkan dan memperbodoh. Jargon politik tiap era kekuasaan hanyalah hiasan dimulut para politisi yang kemudian setelah berkuasa tetaplah berwatak menindas dan menghisap.

Dan ketika dihantam pandemi sekelas covid-19, tidak satupun instrumen kekuasaan yang mampu menyembunyikan fakta bahwa ternyata rakyat kita memanglah tidak siap lahir bathin, mereka rakyat yang setelah puluhan tahun merdeka tetap saja miskin papa, melarat dan tidak percaya diri.

Membaca tulisan di atas, maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada rakyat kita hari ini adalah perjalanan panjang penderitaan rakyat yang senantiasa melingkupi kehidupan mereka, siapapun yang berkuasa, partai politik manapun yang memenangkan pemilu.

Tandanya, kita harus mengakui bahwa kemiskinan dan kebodohan rakyat memanglah dilakukan oleh sistem jahat yang tetap hidup dalam kekuasaan rezim apapun. Mereka adalah mesin penyiksa rakyat yang dioperasionalisasi oleh para politisi dan aparatur pemerintahan yang bermental maling dan culas.

Dan jika saja disebutkan bahwa kemerdekaan adalah sebuah "jembatan emas" menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka tidaklah berlebihan jika kita menyimpulkan bahwa jembatan emas itu puluhan tahun hanyalah penghantar bagi kemakmuran elit politik dan penguasa semata, tidak bagi rakyat.

Maka gugatan Tan Malaka kepada banyak elit sejak awal merdeka tentang konsepsi Merdeka 100% pada akhirnya menjadi kenyataan, bahkan setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Dan rakyat tetaplah terpinggirkan oleh sistem kekuasaan yang menindas puluhan tahun.

Menarik untuk kemudian apabila kita menalar konsepsi Tan Malaka tentang merdeka 100% yang seharusnya secara praksis dijalankan oleh kekuasaan politik demi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Konsepsi merdeka 100% haruslah menjadi pintu masuk kesetaraan antara rakyat dan elit penyelenggara politik kekuasaan.

Konsepsi inilah yang selama Indonesia merdeka diabaikan oleh kekuasaan demi kekuasaan yang berganti hanya untuk tetap melanggengkan dominasi elit terhadap rakyat.

Secara ideologis, konsepsi Tan Malaka ini merupakan sebuah tuntutan fundamental bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur sebagaimana amanat konstitusi.

Kepemimpinan nasional yang telah berganti-ganti sebanyak tujuh kali terbukti belum sanggup meletakkan dasar yang ajeg dan berkeadilan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat.

Tiap rezim pada akhirnya menempatkan para mafia pemilik modal, politisi busuk dan aparatur maling untuk berkelitkelindan, bersekutu merampok negara dan menindas rakyat. Merekalah tiga musuh nasional yang sejatinya puluhan tahun menguasai republik ini.

Jika kita mendalami konsepsi merdeka 100% Tan Malaka maka kita juga seharusnya mempelajari pikiran-pikiran HOS Tjokroaminoto tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Pembahasan ini menjadi salah satu gagasan besar Tjokroaminoto yang kemudian dibukukan dalam karyanya, Islam dan Sosialisme.

Islam dan Sosialisme memang tercipta oleh kondisi saat itu, ketika komunisme semakin meluas pengaruhnya. Karya ini menjadi kritik kepada komunisme sekaligus menawarkan gagasan perlawanan terhadap praktek ekonomi kapitalisme eksploitatif yang pada akhirnya tidak hanya dijalankan oleh kolonialisme Belanda saja tapi justru juga dipraktikan oleh kekuasaan demi kekuasaan pasca Indonesia merdeka.

Tjokro menyebut ada 3 unsur dalam 'sosialisme Islam', yaitu persaudaraan, persamaan dan kemerdekaan.
Persaudaraan sendiri berarti rasa cinta di antara umat islam seperti rasa cinta diantara saudara yang sebenar-benarnya.
Persamaan, bukan saja muslim itu sama, tetapi juga sebagai satu kesatuan.
Sedangkan kemerdekaan, Tjokroaminoto mengingatkan bahwa, "Tiap-tiap orang Islam tidak harus takut kepada siapa atau apa pun juga, melainkan diwajibkan takut kepada Allah saja." (KIBLAT, 20 April 2020).
Tjokroaminoto memang memiliki sebuah gambaran akan kehadiran negara yang berlandaskan Islam. Negara tersebut juga berdiri di atas keadilan sosial (atau dalam Bahasa Tjokroaminoto, 'Sosialisme Islam').
Negara dalam pandangan Tjokroaminoto meskipun rakyatnya berdaulat, tetapi tetap harus tunduk pada hukum Allah. Menurutnya, "Keradjaan (staat) ada didalam genggaman sekalian orang Ra'jat (Ummat) jang semuanja berta'luk dan menurut Satu Hukum, bukan bikinan manusia, tetapi hukum jang diturunkan oleh Tuhan Jang Maha Kuasa, maha luhur dan maha adil, jaitu Qur'an Sutji, jang hingga kini dan sampai achir zaman masih tetap dan akan tigngal tetap didalam kesutjiannja jang semula!" (TJokroaminoto dalam Amelz: 1952).

Jika memahami pemikiran Tjokroaminoto tersebut maka sampailah kita kepada suatu pemahaman bahwa Indonesia baru akan menemui apa yang tersebut dalam konstitusi "masyarakat adil dan makmur" apabila menjalankan hukum Allah secara utuh, suatu hal yang melandasi pemikiran sebuah kekuasaan tanpa penindasan yang termaktub dalam ajaran Islam.

Pemikiran ini berkawin mesra dengan konsepsi merdeka 100% Tan Malaka yang mensyaratkan suatu bangunan kekuasaan yang egaliter dan non-elitis untuk membuka jalan bagi rakyat untuk ikut serta menikmati kemerdekaan.

Terakhir, penulis berupaya menyimpulkan tulisan diatas dengan tiga kerangka prinsip kekuasaan yang seharusnya dijalankan oleh penyelenggara kekuasaan di Indonesia. Ketiganya adalah : Menegakkan Hukum Allah tanpa syarat, Menegakkan Marwah Bangsa Indonesia dalam pergaulan dunia, dan Menjaga Harkat dan Martabat Rakyat secara utuh.

Ketiga prinsip dasar kekuasaan ini adalah landasan utama dalam memerangi sekaligus membumihanguskan tiga musuh nasional : mafia, politisi busuk dan aparat maling, yang puluhan tahun bercokol di Indonesia, menghisap, menindas dan menyengsarakan rakyat.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan juga menjalankan amanat Tuhan Maha Kuasa, agar manusia dapat menjadi khalifah yang dapat sebesar-besarnya memberi manfaat bagi sesama. Maka demikian pulalah kekuasaan ini diselenggarakan dan dijalankan sebagai sebuah amanat.

Semoga rakyat bangsa ini dapat diselamatkan, bukan saja dari pandemi bernama covid-19, tetapi juga dr para pemimpin dan politisi dzalim yang tak bosan-bosannya mencekoki rakyat dengan kemiskinan, kemelaratan dan ketidakadilan selama berpuluh tahun. Semoga. Tabik.

Oleh : Irwan. S
Penulis adalah rakyat Indonesia