"Trus, dikemanain duitnya? Apa nggak nanti jadi ladang korupsi baru?" Sekali lagi sistemnya lelang terbuka. Masyarakat, siapapun bisa ikut untuk mengubah pelat mobil pribadinya jadi pelat "sakti" warna hijau atau biru ini. Masyarakat bisa tahu harga pelat ini, mungkin dibuka secara online dan di-update ketika proses lelang berlangsung secara real-time.
Warga Jakarta juga bisa tahu secara transparan, berapa banyak pelat yang dilepas bulan ini, berapa harga lelang terakhir, bagaimana cara ikut lelang, dan di akhir bulan, secara transparan juga dipaparkan total pendapatan dari hasil lelang ini. Pendapatan perlu dimasukkan ke dalam pendapatan daerah non-pajak.
"Gue tanya lagi, duitnya dikemanain?" Tentu, kita juga nggak ingin meniru Singapura, tapi toh juga ujung-ujungnya idenya kesana juga. Uangnya bisa dipakai Pemprov DKI Jakarta untuk 4 hal penting ini: percepatan pembangunan transportasi massal, konversi/relokasi kawasan kumuh ke kawasan rusun, subsidi pendidikan dan beasiswa, asuransi kesehatan untuk warga Jakarta. Ide adil nggak?
Singapura berhasil membangun transportasi massal yang menjangkau gang-gang kecil dan menghubungkan pelosok ke MRT terdekat. Kenapa Jakarta enggak bisa?
Tapi tentu ide ini nggak akan berguna kalau jajaran pemprov masih suka korupsi atau ngemplang duit rakyat.
Bagaimana tanggapan Anda?