ERP dan COE Cukup Efektif Mengurangi Kemacetan Singapura?

Jokowi dan Ahok akan menerapkan sistem pentarifan ERP di Jakarta yang diharapkan akan mengurangi jumlah kendaraan yang melewati Jakarta. Namun apakah penerapannya semudah itu? Saya rasa, Jokowi-Ahok harus putar otak lebih keras untuk menerapkan ERP, harus dipikirkan dari sudut pandang geografis, sosiologis dan psikologis. Akan lebih mudah jika Jakarta adalah negara, namun kenyataannya Indonesia begitu luasnya dan tidak mudah mengisolasi Jakarta. Kenapa demikian? Penerapan ERP ini harus punya komponen utamanya, yaitu sistem isolasi. Artinya kendaraan yang boleh lewat, hanyalah kendaraan yang sudah membayar ERP, dan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sistem ini tak jauh berbeda seperti jalan tol, dimana kita hanya boleh masuk jika kita sudah membayar atau siap membayar. Penerapan ERP di Jakarta, sama halnya dengan memindahkan kemacetan dari jalan utama ke jalan-jalan tikus di sekitarnya. Tak percaya? Masih ingatkah penerapan sistem 3in1 di Jakarta? Di jam-jam penerapan 3in1, maka mobil-mobil pribadi akan berlomba-lomba memadati jalan tikus / jalan kecil. Yang berduit, tentu akan membayar joki supaya "selamat" sampai lewat area 3in1. Penerapan ERP tentu akibatnya hanya satu, jalan tikus akan luar biasa macetnya. Sebenarnya hal inipun sudah ada di Indonesia, yaitu Jalan Tol. Maka hanya perlu tambahan dana untuk mengkonversi jalan-jalan utama Jakarta menjadi Jalan Tol. Hanya saja, jalan tol ini perlu dimodifikasi dari sisi aturan hukum, misalnya motor sekarang boleh masuk ke Jalan Tol. Sehingga tak perlu biaya banyak juga, tak perlu mikir berat-berat, gunakan resource yang sudah ada.

Untuk mengurangi akibat diterapkannya ERP, pemerintah DKI Jakarta juga menyiapkan transportasi massal yang memadai, dan tentunya diharapkan dapat mengurangi dampak tersebut. Namun bagi saya itupun masih kurang, berkaca dari kondisi Singapura saat ini. Namun tentu kemacetan Singapura saat ini masih dalam taraf normal, dan masih bisa diatur.

COE bisakah diterapkan di Jakarta? Saya rasa hal ini bisa saja diterapkan, namun kembali ke metode reinventing the wheels, hal ini bisa digantikan dengan sistem pajak kendaraan bermotor yang saat ini sudah berlaku. Atau memberlakukan syarat pembayaran untuk perpanjangan plat nomor dan permohonan plat nomor baru. Naikkan pajak mobil baik mewah maupun mobil murah untuk wilayah Jabodetabek. Maka dengan sendirinya akan berkurang jumlah mobil tersebut. COE haruslah mahal untuk Jakarta, karena sudah sedemikian sakitnya lalu lintas di Jakarta ini.

Terakhir, tentu hal diatas tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan transportasi massal seperti yang dilakukan DKI Jakarta saat ini. Apa yang sudah ada saat ini, diharapkan mampu direncanakan sematang mungkin dan sebaik mungkin. Harus menjangkau segala kalangan, dan harus menjangkau segala posisi geografis Jakarta.