Sebagai negara berkembang, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mengandalkan bantuan luar negeri untuk mendanai pembangunan, baik melalui pinjaman atau utang maupun hibah (grant) luar negeri. Langkah ini diambil karena nilai investasi (investation) untuk pembangunan lebih tinggi dari tabungan (saving). Dari perspektif ekonomi, menurut Suparmoko (1996:240) pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau utang luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak yang berat.
Untuk mengefektifkan pencarian dana yang akan ditujukan sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional oleh negara berkembang, maka dilakukan alternative yaitu dengan melakukan utang dengan negara lain dan dapat disebut sebagai utang luar negeri. Suatu negara melakukan utang pada negara lain dikarenakan dana yang dimiliki dari tabungan dalam negeri cukup terbatas.
Dari sudut pandang suatu negara yang berperan menjadi pendonor, setidak - tidaknya ada dua hal penting yang dapat memotivasi dan melandasi tujuan untuk memberikan bantuan sehingga bantuan bantuan dari negara -- negara pendonor dapat mengalir ke "saku" dari negara - negara penerima bantuan atau biasa disebut sebagai debitur.  Kedua hal tersebut yang dimaksud sebagai motivasi atau landasan untuk menjadi pendonor yaitu berupa motivasi politik ( political  motivation ) dan motivasi ekonomi ( economic  motivation ) yang keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.
Motivasi pertama inilah yang kemudian dijadikan sebagai sebuah acuan bagi Amerika Serikat ( AS ) untuk menjadi pendonor dan mau mengucurkan dana bantuan dalam merekonstruksi atau membangun kembali perekonomian di Eropa Barat yang hancur setelah terjadinya Perang Dunia II dan program ini kemudian dikenal dengan Marshall Plan ( Todaro, 1985 ). Kesuksesan dalam membangun kembali perekonomian di Eropa Barat menjadikan program ini sebagai cetak biru ( blue print ) yang kemudian digunakan kembali dalam proses pengembangan ekonomi di berbagai belahan dunia lainnya seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, bahkan kemudian sampai menyentuh Afrika serta Amerika Tengah.
Sedangkan motivasi ekonomi sebagai landasan kedua yang digunakan dalam memberikan bantuan, setidaknya tergambarkan dari 4 argumen penting (Todaro,1985) :
Pertama, adalah foreign exchange constraints. Argumen ini didasari atas two gap model dimana negara - negara yang memiliki peran sebagai penerima bantuan khususnya  negara - negara berkembang yang sering mengalami kekurangan dalam mengakumulasi tabungan domestik (domestic saving) sehingga tingkat tabungan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dan pada sisi lain adalah kekurangan yang dialami oleh negara yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan nilai tukar asing ( foreign exchange ) untuk membiayai kebutuhan impor barang modal (capital good ) dan impor barang -- barang intermediate (intermediate good). Dengan demikian untuk menutupi kedua kekurangan tersebut maka andalannya adalah bantuan luar negeri.
Kedua, adalah growth and savings, yakni untuk memfasilitasi dan mengakselerasi proses pembangunan dengan cara meningkatkan pertambahan tabungan domestik sebagai akibat dari tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini karena tingginya tingkat  pertumbuhan di negara -- negara berkembang akan turut meningkatkan atauberkorelasi positif terhadap kenaikan  keuntungan yang bisa dinikmati di negara -- negara maju seperti yang dibuktikan dalam studi Cooper (1995).
Ketiga, adalah technical assistance, yang berfungsi sebagai pendamping dari bantuan keuangan yang bentuknya adalah transfer sumber daya manusia (SDM) berkualitas kepada negara-negara penerima bantuan. Hal ini guna menjamin dana yang diberikan yang masuk dapat digunakan dengan efektif dan efisien dalam memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi.
Keempat, adalah absorptive capacity, yakni dalam bentuk seperti apa dana tersebut akan dipergunakan.
Terlepas dari faktor - faktor yang dikemukakan  diatas, ada  satu hal lagi yang perlu diingat bahwa faktor pendorong dan faktor penarik ( push and pull factors ) adalah dua kata kunci yang ikut serta dalam menentukan terjadinya capital movement ke negara -- negara berkembang (Taylor  dan  Sarno,  1997).
Adapun sumber-sumber pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah Indonesia dalam setiap tahun anggaran yang berupa pinjaman bersumber dari:
Pinjaman Multilateral
Pinjaman multilateral sebagian besar diberikan dalam satu paket pinjaman yang telah ditentukan, artinya satu naskah perjanjian luar negeri antara pemerintah dengan lembaga keuangan internasional untuk membina beberapa pembangunan proyek pinjaman multilateral ini kebanyakan diperoleh dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (BPD), Bank Pembangunan Islam (IDB), dan beberapa lembaga keuangan regional dan internasional.
Pinjaman Bilateral
Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang berasal dari pemerintah negara --negara yang tergabung dalam negara anggota Consultative Group On Indonesia (CGI) sebagai lembaga yang menggantikan kedudukan IGGI. Pinjaman bilateral ini diberikan kepada pemerintah Indonesia yang bersumber dari:
Pinjaman Lunak, yaitu suatu pinjaman yang diberikan berdasarkan hasil sidang CGI.
Pinjaman dalam bentuk Kredit Ekspor (Eksport Kredit) yaitu pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan tertentu dari pemerintah negara-negara tersebut untuk meningkatkan ekspornya.
Pinjaman dalam bentuk Kredit Komersial, yaitu kredit yang diberikan oleh bank-bank luar negeri dengan persyaratan sesuaib dengan perkembangan pasar internasional, misalnya LIBOR (London Interbank Offered Rate) dan SIBOR (Singapore Interbank Offered Rate) untuk masing-masing jenis mata uang yang dipinjam.
Pinjaman dalam bentuk installment Sale Financing, yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan leasing suatu negara tertentu untuk membiayai kontrak-kontrak antara pemerintah dengan suplier luar negeri, karena kontrak-kontrak pembangunan tersebut tidak dapat dibiayai dari fasilitas kredit ekspor.
Pinjaman obligasi, yaitu pinjaman yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan surat tanda berhutang dari peminjam (borrower) dengan tingkat bunga tetap, yang pembayaran bunganya dilaksanakan secara teratur dan pengembalian pinjaman (hutang pokok) pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam melakukan pinjaman melalui obligasi dikenal 2 (dua) jenis obligasi yang dapat diterbitkan/dikeluarkan dalam pasar modal, yaitu :
Public issues (Penerbitan Obligasi Umum) Penerbitan obligasi dilaksanakan melalui sekelompok bank-bank yang menjamin (underwriter) dan menjual obligasi tersebut kepada masyarakat di bursa (stock exchange).
Private Placement Penerbitan obligasi secara private placement bersifat terbatas, tidak diumumkan kepada masyarakat. Dalam hal ini suatu penjualan obligasi dilaksanakan oleh emiten (issuer) kepada sejumlah bank dan investor institusional (perusahaan-perusahaan asuransi dan dana-dana pensiun) dengan bantuan sejumlah bank dan investor institusional (perusahaan-perusahaan asuransi dan dana-dana pensiun) dengan bantuan sejumlah penjamin emini (underwriter) yang terbatas.
Pinjaman dalam bentuk Stearling Acceptance Facility, yaitu suatu pinjaman yang penarikannya dengan Bill of Exchange. Sistem pinjaman ini terdapat di Inggris sejak abad ke-17. Pada tahap permulaan sistem ini digunakan ini digunakan untuk memperoleh kredit jangka pendek berdasarkan transaksi perdagangan yang dilakukan. Bill of Change ini dapat diperjualbelikan di pasar stearling acceptance, dengan demikian dapat diperoleh dana sebelum Bill of Exchange jatuh tempo.
