PSIAP merupakan langkah pembaruan yang dipersiapkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah proses bisnis perpajakan. DJP mengklaim PSIAP merupakan salah satu upaya meningkatkan reformasi perpajakan melalui pembangunan sistem administrasi dan proses bisnis perpajakan. Melalui artikel ini, kami akan mengulas mengenai apa itu PSIAP, alasan dibuatnya pembaruan tersebut, dan perkembangan implementasinya.
Apa itu PSIAP DJP?
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (disingkat PSIAP) merupakan istilah lain dari Core Tax Administration System (CTAS) atau sistem informasi berbasis COST (Commercial Off the Shelf). Dalam pembaruan sistem ini, DJP melakukan pembenahan basis data perpajakan untuk memudahkan proses bisnis administrasi perpajakan melalui integrasi data.
Melalui program PSIAP DJP, Wajib Pajak tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya. Sebab, pengelolaan pajak dapat dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik. Dengan demikian, PSIAP dibuat sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi digital untuk menunjang kinerja serta konektivitas layanan untuk Wajib Pajak.
Latar Belakang Implementasi PSIAP DJP
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan di Indonesia tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong perubahan sistem inti administrasi perpajakan. Salah satu alasan utamanya adalah belum terintegrasinya sistem yang saat ini digunakan oleh DJP.
Belum terintegrasinya sistem ini disebabkan oleh teknologi informasi dan komunikasi yang masih ketinggalan zaman. DJP menyatakan bahwa teknologi yang digunakan saat ini sudah usang. Jika terus digunakan dalam jangka waktu yang lama, ini dapat menimbulkan berbagai masalah.
Selain itu, teknologi yang digunakan juga sulit untuk dipelihara. Akibatnya, sistem yang digunakan tidak dapat diperbaharui atau dikembangkan lebih lanjut. Penggunaan teknologi yang kurang mutakhir juga dapat mempengaruhi integrasi dengan model-model yang berkembang pesat saat ini.
Tidak hanya masalah teknologi, implementasi PSIAP juga didorong oleh kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan. Pembaruan ini dianggap penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam pertukaran informasi dan data.
Perkembangan Implementasi PSIAP DJP di Indonesia
Pengembangan PSIAP pada dasarnya diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dalam beleid tersebu, dijelaskan bahwa sistem informasi untuk pembaruan sistem administrasi perpajakan paling sedikit mencakup PSIAP dan/atau sistem pendukung operasional administrasi perpajakan.
Setelah diterbitkannya dasar hukum pelaksanaan PSIAP, dilakukan serangkaian persiapan mulai awal 2021 hingga 2023 dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
Tahap I (Jan-Mar 2021): Membuat rancangan umum yang mencakup desain proses bisnis, sistem teknologi, dan infrastruktur pendukung, seperti jaringan dan perangkat keras.
Tahap II (April-Sept 2021): Pada tahap ini, tim PSIAP dan vendor system integrator (SI) merumuskan detail rancangan proses bisnis, sistem teknologi, dan infrastruktur pendukung untuk mengembangkan sistem inti DJP terbaru.
Tahap III (Jun 2021-Apr 2023): Tahap ketiga merupakan tahap pembangunan dan pengujian modul aplikasi sistem inti baru. Kegiatan pengujian ini meliputi sistem instalasi, integrasi sistem, dan penerimaan oleh pengguna atau wajib pajak.
Tahap IV (Jun 2023): Sistem yang telah dikembangkan akan diterapkan secara bertahap di unit-unit kerja DJP seluruh Indonesia dengan melakukan  pelatihan terhadap pegawai Ditjen Pajak sebagai pengguna sistem baru pelayanan pajak.
Tahap V (Jan-Des 2024): Â Pada tahap kelima ini, vendor system integrator akan memberikan support pelaksanaan sistem inti yang baru hingga akhir 2024.
Kesimpulan
Pada intinya, implementasi pembaruan sistem inti perpajakan di Indonesia merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi dan terotomatisasi, diharapkan dapat mempercepat proses perpajakan, memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, serta meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan.
