Politik Green Capitalism: Merumuskan Low Carbon Growth Partnership Antara Jepang dan Indonesia

Jepang merupakan negara industri yang dikenal memiliki masalah lingkungan tertinggi selama tahun 1950 hingga 1960-an. Peningkatan greenhouse Gas Emission (GHG) yang dihasilkan Jepang terus mengalami peningkatan signifikan bahkan setelah diadopsinya Protokol Kyoto pada tahun 1997, yang diratifikasi pada tahun 2002 dan dilaksanakan pada tahun 2005. Kegiatan industri akibat restorasi meiji dan reformasi ekonomi pasca perang dunia II, tidak hanya menjadikan jepang sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat tetapi juga menimbulkan persmasalahan lingkungan yang juga menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Hal ini semakin parah ketika pemerintah membuat kebijakan produksi batu bara dalam negeri menjadi impor minyak bumi untuk pertumuhan ekonomi. Kebijakan pembangunan 

Jepang juga telah berubah setelah krisis minyak pertama, yang bertumpu pada tiga pilar: ketahanan energi, perlindungan lingkungan, dan efisiensi ekonomi. Kebijakan jepang terus diubah sejak akhir 1980. Lalu Goverment of japan (GOJ) dan afiliasi bisnis mulai menyadari pentingnya isu lingkungan global. sehingga GOJ telah menetapkan beberapa aturan untuk mengurusi permasalahan lingkungan. Jepang merupakan peserta aktif United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang fokus pada implementasi GHG.

Perjanjian sebelumnya yaitu Protokol kyoto, tidak berhasil karena Amerika memilih untuk meratifikasi dan membentuk forum lain yg di kenal dengan nama Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (APP), APP ini menarik perhatian untuk menjadi peserta aktif, namun karna terjadi bencana nuklir fukushima, jepang menciptakan inisiatif baru dengan membentuk "East Asia Low Carbon Growth Partnership" (LCGP), untuk meninjau target emisi GHG dari nol dan mengembangkannya mekanisme offset bilateral (BOM). BOM yang diprakarsai oleh Jepang dikenal dengan tujuan untuk mengevaluasi kontribusi CO2 dari luar negeri. 

Dan Indonesia menjadi salah satu sasaran program ini. kerjasama bilateral di bidang perdagangan karbon antara Jepang dan Indonesia dimulai pada tahun 2010 di bawah program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Perubahan Iklim. Dan juga kemitraan pertumbuhan rendah karbon antara Jepang dan Indonesia di bawah JCM telah dimulai sejak 2013. Kerja sama ini didasarkan pada kepentingan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Jepang dengan melaksanakan proyek-proyek rendah karbon di mana Jepang berkomitmen untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca ( GRK) hingga 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020.

Politik Green Capitalism adalah istilah yang merujuk pada respon kapitalis terhadap ekologis krisis di mana sistem kapitalis dapat terus tumbuh dengan menciptakan 'berkelanjutan' dan mendatangkan efisiensi pasar pada komoditas alam. Karena itu, visi hijau kapitalisme dikaitkan dengan kegiatan yang dapat langsung menerapkan komoditas hijau tersebut sebagai sumber energi terbarukan, hindari bahan kimia beracun dan gunakan kembali atau daur ulang produk. Kapitalisme hijau memiliki tiga varian yaitu green new deal, green stimulus dan ekonomi hijau. Pelaksanaan kesepakatan baru Green Capitalism di Jepang memprovokasi debat saat diluncurkan pada April 2009 oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang (KLH).

Jepang yang dikenal sebagai negara industri dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat ini tenytara juga memiliki permasalahan lingkungan, yang mana permasalahan lingkungan ini terjadi karna aktivitas-aktivitas industry Jepang yang berasal dari penggunaan minyak bumi. Bahkan greenhouse Gas Emission (GHG) yang dihasilkan Jepang ini mengalami peningkatan. 

Akhirnya pemerintah jepang serta afilisiai-afiliasi bisnis mulai menyadari betapa pentingnya lingkungan dan mulai menanggapi perasalah lingkungan ini dengan serius. Bahkan Jepang merupakan peserta aktif United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang fokus pada implementasi GHG, dan juga jepang sendiri membentuk "East Asia Low Carbon Growth Partnership" (LCGP), untuk meninjau target emisi GHG dari nol dan mengembangkannya mekanisme offset bilateral (BOM), atau yang dikenal dengan dengan "Joint Credit Mechanism" (JCM).

Jepang tidak ikut berpartisipasi dalam Protokol Kyoto karena Jepang merasa bahwa mekanisme Kyoto yaitu CDM memiliki banyak masalah di dalamnya. Namun, Jepang tetap berupaya mengurangi perubahan iklim akibat emisi gas karbon dengan mengusulkan suatu makanisme baru yaitu JCM yang lebih menekankan fokus pada kerjasama bilateral. Dalam hal ini, Jepang bekerjasama dengan Indonesia untuk mengurangi emisi gas karbon. Seperti mekanisme-mekanisme lain, JCM memiliki project transfer teknologi di berbagai sektor yang tentunya disesuaikan dengan sistem dan keadaan di Indonesia. Namun, project-project yang diajukan harus melewati proses validasi terlebih dahulu. Tidak hanya pemerintah Jepang, namun institut penelitian, perusahaan swasta serta universitas juga ikut bekerjasama. Selain itu, MOEJ, METIJ serta JICA juga berperan penting dalam memberikan bantuan finansial untuk JCM.

Kapitalisme Hijau ( Green Capitalism ) merupakan respon kapitalis terhadap krisis ekologis. Kapitalisme hijau ini juga merupakan sebuah implementasi di kalangan actor domestik Jepang. Perjanjian bilateral antar Jepang dan Indonesia di bawah JCM for Lo Carbon Growth Partneship dipengaruhi oleh kelompok politik dalam negeri dan kelompok kepetingan masyarakat. Dalam jurnal ini juga Negara Jepang tidak dianggap sebagai satu kesatuan actor karena didalamnya terdapat aktor domestik yang berperan. 

Seperti Partai Demokrat Jepang yang merupakan aktor domestik progresif yang tidak memiliki toleransi terhadap campur tangan birokrasi. Partai Demokrat Jepang bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya dengan menggabungkan saran dari kelompok lingkungan dan kemudian menyesuaikan rekomendasi kebijakan kepada partai lainnya. Tindakan progresif Partai Demokratik Jepang tercermin dari kebijakan sebelumnya dengan mengumumkan target jangka menengah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 25%.

LCGP merupakan suatu trategi dasar menyeluruh yang disediakan oleh pemerintah daerah dan komunitas Industri yang berperan dalam memberikan suatu pertumbuhan karbon yang dihasikan dari suatu industry yang ada. Dan mampu mengembangkan serta menerapkan suatu rencana dalam menanganani pertumbuhan rendah nya karbon yang harus sesuai dengan karakteristik industry lokalnya. 

Untuk mengembangkan suatu strategi dalam LCGP ini pemmerintah Jepang harus memberikan suatu kebijakan dalam mengasti karbon yang dihasilkan dari suatu industry yang ada agar dapat mencegah dari pertumbuhan karbon tersebut. Dan pentingnya masing-masing negara dalam menerapkan suatu pertumbuhan rendah karbon ini mereka sendiri harus melalui suatu mobilisasi dalam keuangan maupun untuk sumber daya manusia nya untuk membantu suatu negara-negara berkembang tersebut termasuk Indonesia.

Dan dalam jurnal ini juga dapat dipahami bagai mana cara penagulangan pemanasan global, tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah nasional tetapi juga yang dilakukan oleh aktor non-negara. Untuk itu, para pelaku non-negara perlu mengembangkan dan melaksanakan rencana rinci mereka sendiri untuk pertumbuhan rendah karbon yang sesuai dengan karakteristik lokal dan struktur industri mereka. Dalam jurnal ini mendapatkan suatu point penting dalam pertumbuhan rendah karbon ini yaitu Pengembangan strategi dan rencana pertumbuhan rendah karbon berdasarkan pengetahuan ilmiah melalui kerjasama pemerintah atau LSM yang mampu untuk berkeja sama dalam permasalahan tersebut serta ada nya penyedian untuk pemngembangan dalam teknologi untuk membatu pertumbuhan rendah karbon ini.

Refrensi:

Hidayat Chusnul Chotimah, P. S. (2018). The Politics of Green Capitalism: Formulating the Low Carbon
Growth Partnership between Japan and Indonesia. The 1st International Conference on South
Eash Asia Studies, 291-311.