Awal Mula Perkembangan Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Upaya Program Kesehatan Masyarakat

Sejarah singkat perkembangan Kesehatan Masyarakat di Indonesia dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode sebelum kemerdekaan dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya ketika wabah kolera dan cacar. Pemerintah Belanda mengadakan upaya-upaya kesehatan masyarakat guna menekan penyebaran wabah yang sangat ditakuti masyarakat  tersebut. Di bidang kesehatan masyarakat lainnya, pada 1807, Gubernur Jenderal Daendels mengadakan pelatihan praktik persalinan bagi dukun bayi guna menurunkan tingginya angka  kematian bayi.

Pada pertengahan abad ke-19, di Indonesia mulai berdiri sekolah-sekolah kedokteran. Dalam perkembangannya mempunyai andil besar dalam menghasilkan tenaga medis yang mengembangkan kesehatan masyarakat. Selain sekolah kedokteran, di beberapa kota seperti di Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta, berdiri laboratorium. Laboratorium-laboratorium tersebut memiliki peranan penting dalam menunjang pemberantasan penyakit, seperti malaria, lepra, cacar, dan bahkan untuk bidang kesehatan masyarakat yang lain seperti gizi dan sanitasi.

Pada 1922, pes masuk Indonesia dan terus menyebar selama beberapa tahun setelahnya hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Berdasarkan penelitian dr John Lee Hydrich, tingginya angka kematian disebabkan oleh buruknya kondisi sanitasi lingkungan karena kebiasaan penduduk yang kurang sehat. John Lee Hydrich adalah seorang penasihat ahli dalam bidang kesehatan masyarakat dari Lembaga Rockeffeller New York. Berangkat dari temuannya, Hydrich kemudian memulai upaya kesehatan masyarakat dengan mengembangkan daerah percontohan sebagai pendidikan penyuluhan kesehatan.

Kemudian, periode setelah kemerdekaan, tonggak penting perkembangkan kesehatan masyarakat di Indonesia terjadi pada 1951. Saat itu, dr Y Leimena dan dr Patah memperkenalkan Bandung Plan, yakni cara pemulihan sakit dan upaya pencegahan penyakit kepada masyarakat dan lembaga kesehatan. Hasilnya, pada 1956, dibentuk Proyek Bekasi di Lemah Abang sebagai contoh pelayanan, pelatihan, serta pengelolaan program kesehatan masyarakat pedesaan di Indonesia.

Pada 1967, para ahli kesehatan di seluruh Indonesia mengadakan seminar pertama STOVIA yang membahas program kesehatan masyarakat terpadu. Dalam seminar tersebut, dr Achmad Dipodilogo menggagas konsep pusat kesehatan masyarakat sebagai upaya program kesehatan terpadu di seluruh Indonesia.

Pada 1968, dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional, konsep tersebut kemudian diresmikan oleh pemerintah menjadi Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Selama periode Orde Baru, pengembangan Puskesmas sebagai sistem pelayanan kesehatan masyarakat terpadu terus dilakukan. Memasuki era Reformasi, dikembangkan program kesehatan untuk masyarakat miskin.

Pada 2004, dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Dalam keputusan tersebut, upaya kesehatan dikelompokkan menjadi dua, yakni upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional, dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan upaya kesehatan pengembangan ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat.

Sebagai Ilmu Kesehatan Masyarakat pada mulanya hanya mencakup dua disiplin keilmuan, yaitu ilmu Bio-Medis (Medical Biologi) dan Ilmu-Ilmu Social (Social Sciences). Secara garis besar disiplin Ilmu yang menopang Ilmu Kesehatan Masyarakat, atau sering disebut sebagai pilar utama Ilmu Kesehatan Masyarakat ini adalah sebagai berikut: Epidemiologi, Statistik Kesehatan, Kesehatan lingkungan, Pendidikan Kesehatan Dan Ilmu Perilaku, Administrasi Kesehatan Masyarakat, Gizi Masyarakat, Kesehatan Keselamatan Kerja.

Di negara kita mereka yang mempunyai penyakit diperkirakan 15% sedangkan yang merasa sehat atau tidak sakit adalah selebihnya atau 85%. Selama ini nampak bahwa perhatian yang lebih besar ditujukan kepada mereka yang sakit.

Sedangkan mereka yang berada di antara sehat dan sakit tidak banyak mendapat upaya promosi. Untuk itu, dalam penyusunan prioritas anggaran, peletakan perhatian dan biaya sebesar 85 % seharusnya diberikan kepada 85% masyarakat sehat yang perlu mendapatkan upaya promosi kesehatan.

KATA KUNCI : Epidemiologi, Kesehatan, Kematian, Masyarakat, Puskesmas

DAFTAR PUSTAKA

Dr H. Sandu Siyoto.,S.Sos.,SKM.,M.Kes. dan Erma Retnaningtyas,.SST.,SKM.,M.Kes. (2016). Konsep Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ponorogo: Forum Ilmiah Kesehatan (FORIKES).

Widya Lestari Ningsih. 2022. Sejarah Kesehatan Masyarakat di Indonesia. https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/13/180000079/sejarah-kesehatan-masyarakat-di- indonesia?page=all. [online]. (diakses tanggal 04 September 2024).