Tanpa adanya aturan pelaksana yang mengatur ketentuan teknis, maka UU PDP tidak dapat diterapkan secara efektif. Tugas dan tanggung jawab Lembaga PDP pun akan dielaborasi secara lebih terperinci dalam peraturan turunan dari UU PDP tersebut.Â
Kemudian pembentukan Lembaga PDP itu sendiri merupakan kunci penting dalam penerapan UU PDP. Lembaga tersebut bakal melaksanakan sejumlah tugas, dari mulai perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi PDP, pengawasan penyelenggaraan PDP, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran UU PDP, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait pelindungan data pribadi.
Saat ini, setidaknya ada tiga regulasi turunan dari UU PDP yang sedang masuk ke dalam tahap penyusunan, antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah PDP, Rancangan Peraturan Presiden mengenai Lembaga PDP, serta Buku Panduan Progaram Program PDP bagi Petugas/Pejabat Pelindung Data Pribadi (PPDP) di Sektor Publik yang sekiranya akan di
Tak sekadar norma, aturan ini diharapkan memiliki efektifitas yang dapat mendorong masyarakat menumbuhkan kebiasaan dan kesadaran baru untuk menerapkan pelindungan data pribadi. Karena melalui aturan ini, kita sesungguhnya sedang membangun peradaban digital yang lebih maju.
