KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika RI mengimbau, migrasi siaran TV analog ke TV digital atau Analog Switch Off (ASO) tahap pertama akan berakhir pada 30 April 2022 mendatang. Terkait migrasi siaran tersebut, Staf Khusus Menkominfo Bidang Komunikasi Politik, Philip Gobang menyatakan, banyak manfaat yang diperoleh dari migrasi TV analog ke TV digital, antara lain optimalisasi kanal frekuensi dan lebih stabilnya konektivitas internet.
Banyak sekali keuntungan yang diperoleh dari penggunaan TV digital. Dengan TV analog, 1 kanal frekuensi digunakan untuk menyalurkan 1 program. Sementara dengan TV digital, 1 kanal frekuensi mampu membawa hingga 12 program siaran. Disini terdapat penghematan frekuensi disini. Terjadi efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada sistem analog. Dan terdapat optimalisasi pemanfaatan kanal frekuensi pada sistem digital. Hal ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas untuk penggunaan optimalisasi konektivitas internet jauh lebih stabil,” tuturnya. Philip menambahkan, peralihan televisi analog ke digital merupakan bagian transformasi digital, dimana masyarakat bisa mengambil bagian dalam perkembangan teknologi. “Kita sudah menggunakan siaran TV analog lebih dari 60 tahun. Oleh karena itu, peralihan siaran TV analog ke TV digital merupakan satu momentum untuk beralih dan merupakan tuntutan perkembangan perubahan, tidak hanya perubahan zaman tetapi terutama perubahan teknologi sebab kita telah memasuki era transformasi digital, Peralihan siaran analog ke digital, menurut Philip, merupakan amanah Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Mitra Kerja Pos Telekomunikasi dan Penyiaran. “Sejak setahun lalu, melihat dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Mitra Kerja Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Menkominfo sudah menggerakan satuan tugas Kominfo dan menetapkan 3 tahapan untuk menyambut migrasi TV analog ke digital dan untuk tahap pertama tinggal 10 hari lagi,” ujarnya Philip melanjutkan, migrasi TV analog ke TV digital dilakukan dalam tiga tahap dan tahap pertama telah mencakup beberapa wilayah di seluruh Indonesia. “Untuk tahap pertama meliputi 56 wilayah siaran dan mencakup 166 Kabupaten/Kota, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulaun Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Maluku sampai Papua,” tutur Stafsus Philip. Selain itu, menurut Philip, tahap kedua dan tahap ketiga akan dilakukan di sejumlah daerah sehingga migrasi TV analog ke TV digital berjalan massif di seluruh wilayah Indonesia.
Komisi DPR RI telah meminta pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk mengambil langkah proaktif terkait penghentian siaran televisi analog ke digital yang saat ini masih beroperasi diterapkan. Analog Switch Off (ASO) tahap pertama mulai 30 April mendatang, diharapkan dapat dilakukan serentak di 56 wilayah siaran di 166 kabupaten/kota. Sehubungan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta mendukung pelaksanaan amanat undang-undang tersebut, berharap program Analog Switch Off (ASO) nasional ini dapat terlaksana sesuai tujuannya dan kami juga mengharapkan dukungan dari sisi undang-undang. perluasan sinyal televisi digital, khususnya ke Kepulauan Seribu dan masyarakat miskin.
Analog Switch Off adalah penghentian atau peralihan program televisi dari televisi analog ke televisi digital. Adanya transisi ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan program televisi yang lebih baik, lebih jelas dan lossless di TV analog. Peralihan ke televisi digital akan membantu masyarakat memiliki program TV yang jelas sehingga menonton TV di rumah tidak lagi terganggu. Tidak perlu mengubah posisi antena TV untuk siaran yang lebih jelas dan Anda dapat menonton berita dan hiburan TV dengan nyaman dengan TV digital.
Televisi merupakan salah satu souvenir paling fenomenal dari abad ke
20. Kehadirannya yang mampu mengubah kultur bangsa maupun negara secara
progresif bahkan radikal. Kehadiran televisi membuat santai penggunanya. Dewasa ini setelah lebih dari 50 tahun lebih penyiarannya, ternyata ditemukan sebuah fakta ketidakpuasan bahwa system transmisi yang ada saat ini belum bisa memuaskan pihak-pihak yang terkait. Sistem transmisi tersebut adalah sistem
analog. Hal ini dinilai ketinggalan zaman. Walaupun akhir-akhir ini ada peningkatan
mutu pemancaran televisi analog dengan pemanfaatan saluran kabel atau satelit
yang membuat gambar di layar televisi tampak lebih jernih. Tetapi, dapat
dirasakan hasil yang ada tetap belum maksimal. Hal ini dibuktikan pada tahun
1998, saat para pengusaha pemancar televisi menyadari ada kendala untuk terus
meningkatkan mutu gambar siaran televisi. Mulai saat itulah muncul wacana untuk
memindahkan teknologi analog ke digital secara total. Ditambah dengan konteks
perjalanan panjang industri televisi di Indonesia sejak tahun 1962 yang sampai
saat ini belum banyak perubahan teknologi yang signifikan. Dibandingkan negara-negara lain di belahan dunia, Indonesia relatif tertinggal
dalam implementasi TV digital. Implementasi sistem TV digital di Eropa,
Amerika, dan Jepang sudah dimulai beberapa tahun lalu. Di Jerman, proyek ini
telah dimulai sejak tahun 2003 untuk kota Berlin dan tahun 2005 untuk Muenchen dan
saat ini hampir semua kota besar di Jerman sudah bersiaran TV digital. Belanda telah
memutuskan untuk melakukan switch off (penghentian total) siaran TV analognya
sejak akhir 2007. Perancis akan menerapkan hal yang sama pada tahun
2010. Inggris sejak akhir 2005 telah melakukan uji coba mematikan beberapa
siaran analog untuk menguji penghentian total sistem analog bisa dilakukan pada
tahun 2012. Kongres Amerika Serikat telah memberikan mandat untuk menghentikan
siaran TV analog secara total pada 2009,
begitu pula Jepang pada 2011. Negaranegara di kawasan Asia juga sudah mulai melakukan migrasi total. Di Singapura, TV digital diluncurkan sejak Agustus 2004 dan
saat ini telah dinikmati lebih kurang 250.000 rumah. Di Malaysia, uji coba
siaran TV digital juga sudah dirintis sejak 1998, dengan dukungan dana sangat
besar dari pemerintah dan saat ini siarannya sudah bisa dinikmati lebih dari 2
juta rumah (Dharmanto, 2008).
Mulai tahun 2007, pemerintah memusatkan perhatian agar siaran televisi
digital dapat mulai dijalankan. Awal Februari 2007 pemerintah menggelar konsultasi publik untuk membicarakan rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penentuan Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial. Pada tanggal 21 Maret 2007, Menkominfo menerbitkan Peraturan Menteri Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak. Keputusan itu menetapkan standar DVB-T sebagai standar penyiaran televisi digital teresterial tidak bergerak di Indonesia. Dalam publikasi Kemkominfo tertanggal 25 Februari 2008, pemerintah akan menyelenggarakan uji coba televisi digital pada tahun 2008 yang diharapkan bermanfaat bagi segenap pemangku kepentingan yang terkait dengan televisi. Bagi penyelenggara siaran, diharapkan mereka akan menyiarkan program mereka secara digital. Di samping itu penyiaran digital akan memberi kesempatan kepada mereka terhadap peluang bisnis baru di bidang konten yang lebih kreatif, variatif, dan menarik. Bagi institusi pemerintah, uji coba penyiaran digital akan mendukung penyusunan perencanaan masterplan frekuensi digital dengan melakukan pengukuran kekuatan sinyal, interferensi antara analog dan digital, dan pengukuran parameter lainnya serta menyiapkan berbagai perangkat peraturan terkait dengan rencana implementasi siaran digital. Bagi industri elektronik dalam negeri, uji coba tersebut akan mendukung produksi set top box dan mengukur kinerjanya. Dan bagi masyarakat luas, uji coba tersebut untuk memperkenalkan siaran TV digital agar masyarakat dapat
membandingkan keunggulan kualitas siaran digital dengan analog (kominfo.go.id). Secara teknis, TV digital memberikan sejumlah keuntungan bagi penggunanya. Televisi digital memungkinkan tersedianya layanan siaran tambahan yang bersifat interaktif seperti halnya internet. Kualitas audiovisual yang lebih baik, menjadi keunggulan televisi ini, sehingga penonton dapat menikmati layar kaca seperti laiknya layar lebar. Penggabungan televisi dan internet juga akan membuka kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan baru, seperti: penyediaan link antara program dokumenter dengan ensiklopedia online; akses kepada arsip digital untuk memperoleh informasi-informasi tambahan bagi program-program berita dan current affairs; membuat link antara program drama atau komedi dengan situs-situs internet yang dibuat oleh para penggemar (fans) program-program tersebut. Dimungkinkan pula streaming video yang lazim di dunia internet, termasuk film on demand dan siaran langsung melalui internet (Hastjarjo, 2007). Di samping itu, sistem digital memungkinkan diversifikasi saluran sehingga menjadi saluran multikanal. Konon, satu kanal analog dapat dipecah dan diisi oleh 4-6 saluran televisi digital. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam implementasi kebijakan ada beberapa persyaratan implementasi yang harus diperhatikan. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Sehingga tercapai kelancaran atau keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan (Effendy, 2013). TV Digital Televisi digital (Digital Television, DTV) atau penyiaran digital adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. TV Digital bukan berarti pesawat televisinya yang digital, namun lebih kepada sinyal yang dikirimkan adalah sinyal digital atau mungkin yang lebih tepat adalah siaran digital (Digital Broadcasting). Televisi resolusi tinggi atau high-definition television (HDTV), yaitu: standar televisi digital internasional yang disiarkan dalam format 16:9 (TV biasa 4:3) dan surround-sound 5.1 Dolby Digital. TV digital memiliki resolusi yang jauh lebih tinggi dari standar lama. Penonton melihat gambar berkontur jelas, dengan warnawarna matang, dan depth-of-field yang lebih luas daripada biasanya (kominfo. go.id) TV Analog Televisi analog mengodekan informasi gambar dengan memvariasikan voltase dan/atau frekuensi dari sinyal.
Perbedaan TV Digital dengan TV Analog Teknologi televisi digital lebih efisien dalam penggunaan kanal frekuensi dibandingkan teknologi analog yang selama ini dipergunakan. Berdasarkan masterplan televisi yang tengah disusun, pemerintah akan mengalokasikan 14 kanal frekuensi. 10 kanal frekuensi kini telah dialokasikan bagi televisi swasta yang telah beroperasi. Satu kanal untuk TVRI, satu kanal untuk televisi lokal, dan dua kanal untuk televisi digital Wilayah layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T sama dengan wilayah layanan TV analog UHF sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003. Alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free-to-air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF, yaitu kanal 28 – 45 (total 18 kanal) dengan lebar pita masing - masing kanal adalah 8 MHz. Namun, setiap wilayah layanan diberikan jatah hanya 6 kanal, karena 12 kanal lain digunakan di wilayah-wilayah layanan sekitarnya (pola reuse 3 grup kanal frekuensi). TV digital, katanya, memang.
menuntut keterlibatan banyak pihak, di antaranya perusahaan seluler, sedangkan pemerintah berfungsi untuk melindungi produk TV digital dan sebagai regulator. Untuk menyusun strategi migrasi ke teknologi digital, pemerintah diusulkan membentuk Komisi Nasional Televisi yang beranggotakan departemen dan kalangan lembaga penyiaran. Pada 2004 diharapkan Komisi ini sudah terbentuk, sehingga sosialisasi dan uji coba televisi digital dapat dilakukan.
Migrasi TV Analog ke TV Digital Keputusan pemerintah untuk mengadopsi teknologi penyiaran digital menggantikan teknologi televisi analog, secara logis memang dapat dipahami. Namun demikian, migrasi teknologi analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang.
Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat, serta payung regulasi yang memadai sehingga semua yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat agar tidak dirugikan.
Fokus utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya digitalisasi.
penyiaran adalah proses migrasi dari analog menuju digital. Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran meliputi beberapa aspek, yakni :
(1)kebijakan simulcast dan switch off (atau alternatifnya: tidak harus total switch off), (2) mekanisme sosialisasi, (3) pengadaan set top box, (4) ketersediaan pusat layanan informasi, dan (5) kejelasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. Beberapa aspek migrasi tersebut di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kebijakan simulcast dan switch off. Pelaksanaan migrasi analog ke digital umumnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap “simulcast” (siaran TV analog dan digital disiarkan bersamasama) dan tahap ”switch off” (siaran TV analog dihentikan secara total) (Nickyhaerani, 2013) . Implementasi Kebijakan Siaran TV Digital Pencanangan digitalisasi penyiaran yang tertuang pada konferensi International Telecommunication Union (ITU) pada forum Geneva Agreement di Genewa tahun 2006 lalu telah disepakati masa transisi perpindahan dari sistem analog ke digital berlaku mulai tahun 2015 mendatang. Namun, masih diberikan kelonggaran perpindahan hingga tahun 2020 bagi negara-negara yang belum siap. Kesepakatan ini untuk tahap pertama diperuntukkan bagi negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah ditambah Iran. Pada masa transisi inilah sebenarnya Indonesia tidak masuk region yang diatur dalam Geneva Agreement tersebut. Namun perwakilan dari pemerintah Indonesia saat
Kesimpulan
Untuk membangun sebuah regulasi yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang tentu saja bukan hal yang sangat mudah, bahkan dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi yang makin cepat berkembangnya, regulasi yang berdimensi jangka panjang nampaknya hampir menjadi satu hal yang mustahil. Ini tidak berarti bahwa pembuatan regulasi tak harus dilakukan, bagaimanapun regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar teknologi komunikasi baru tidak menjadi instrumen degradasi moral atau menjadi alat kelas berkuasa untuk menidurkan kesadaran orang banyak. Era penyiaran digital telah terjadi konvergensi antar teknologi penyiaran (broadcasting). Dalam era penyiaran digital akses masyarakat untuk memperoleh ataupun menyampaikan informasi menjadi semakin mudah dan terbuka, di sinilah televisi digital menjadi solusi yang tepat. Sebaiknya semua pihak menyadari bahwa digitalisasi harus dilakukan berdasarkan UU Penyiaran yang menjamin keanekaragaman kepemilikan dan isi sebagaimana terjadi di negara demokrasi lain. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi mengenai rencana digitaliasi penyiaran dan penghentian siaran TV analog harus terus-menerus dilakukan hingga masyarakat benar-benar siap, sampai masa cut off siaran TV analog. Dengan cara sosialisasi yang intensif, diharapkan masyarakat dapat memahami digitalisasi penyiaran, langkahlangkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menerima/menikmati siaran TV digital, dan juga memahami bahwa dalam jangka waktu tertentu, siaran TV Analog akan dihentikan. Perlu dipikirkan mekanisme untuk membantu masyarakat sehingga tidak membebani, bahkan menghambat program digitalisasi. Dalam kaitan ini, pemerintah perlu membantu masyarakat yang tidak mampu membeli perangkat televisi digital dengan mengupayakan insentif harga untuk set top box. Ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi di Indonesia perlu dicermati sebelum menyongsong era digitalisasi penyiaran. Regulator perlu mencontoh negara lain dalam proses migrasi ini.
Pemerintah perlu mendorong penyediaan STB dan alat penerimaan lain dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh. Pemerintah akan melakukan tindakan penanggulangan terhadap keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga tidak bisa mendapatkan akses ke televisi digital. Industri dalam negeri seharusnya dikondisikan untuk siap mendukung migrasi sistem penyiaran dari sistem analog ke sistem digital. Pemerintah harus mendorong agar industri dalam negeri dapat memproduksi STB standar dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Industri dalam negeri saat ini sesungguhnya telah mampu mendesain, merekayasa, dan memproduksi STB dengan harga terjangkau. Perlu kebijakan teknologi karena pertimbangan bahwa teknologi memiliki posisi strategis dan membawa nilai-nilai tertentu. Arah kebijakan teknologi adalah untuk mengantisipasi teknologi dan tuntutan global yang sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh standar nasional/internasional, dan mendorong pertumbuhan produksi perangkat infrastruktur penyiaran buatan dalam negeri.
