Politisi PDIP tersebut sebenarnya merupakan kepala daerah yang cukup berprestasi. Sayang nasibnya tidak terus menerus menjadi baik, ia harus berurusan dengan lembaga rasuah tersebut pada tahun 2021.
Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah harus menerima akibat dari perbuatannya ia divonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta terkait kasus suap dan gratifikasi proyek infrastruktur. Vonis ini dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Senin (29/11/2021) malam
12. Supian Hadi
Kasus terakhir ini bisa disebut sebagai kasus paus yang berhasil diungkap KPK. Adalah Supian Hadi, mantan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi. Ia juga merupakan politikus PDIP.
KPK kemudian menetapkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Izin itu dipersiapkan untuk tiga perusahaan berbeda.
Atas penerbitan IUP itu KPK menduga politikus PDIP tersebut telah merugikan negara sebesar Rp5,8 triliun dan US$711 ribu (setara Rp9,9 miliar dengan asumsi kurs Rp14 ribu). Kerugian negara itu mengalahkan kerugian negara pada kasus korupsi e-KTP sebesar Rp2,3 triliun dan korupsi SKL BLBI sebesar Rp4,58 triliun.
Kasus Supian Hadi ini menjadi kasus korupsi terbesar kelima di Indonesia setelah kasus PT TPPI yang merugikan negara sebesar 37,8 triliun rupiah, kasus PT Asabri dengan kerugian 22,7 triliun, kasus Jiwasraya yang merugikan nasabah sebesar 16,8 triliun, dan Bank Century dengan kerugian sebesar 7,4 triliun rupiah.
